Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.668 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Advokat

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

UU Nomor 18 Tahun 2003.pdf

ADVOKAT - PROFESI

2003

Undang-undang (UU) NO. 18, LN.2003/NO.49, TLN NO.4288, LL SETNEG : 16 HLM

Undang-undang (UU) tentang Advokat

ABSTRAK:

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil; UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang; dan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Dalam UU ini diatur mengenai pengangkatan, sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat; pengawasan; hak dan kewajiban; honorarium; bantuan hukum cuma-cuma; advokat asing; atribut; kode etik dan Dewan Kehormatan Advokat; organisasi advokat; dan ketentuan pidana dalam profesi advokat. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU ini menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: 1) Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya; 2) Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8); 3) Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan 4) Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522); dinyatakan tidak berlaku lagi.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dan nomor 101/PUU-VII/2009.
Penjelasan : 25 hlm.

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Diubah dengan

UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Mencabut

UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 1970.pdf

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Download file:

UU Nomor 19 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1963

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Tenaga Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Mencabut

UU No. 9 Tahun 1951 tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil
UU No. 10 Tahun 1951 tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1963.pdf

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan

UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 1961.pdf

Undang-undang (UU) No. 65 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan

UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
UUDrt No. 6 Tahun 1958 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara 1958 No. 116)

Download file:

UU Nomor 65 Tahun 1958.pdf

Pemberian- Tanda-Tanda- Kehormatan- Bintang- Sakti- dan- Bintang- Darma

1958

Undang-undang (UU) NO. 65, LN. 1958 No. 116, LL SETNEG : 11 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma

ABSTRAK:

a.bahwa sering terjadi seorang anggota Angkatan Perang dalammelaksanakan tugasnya baik di dalam maupun di luarpertempuran menunjukkan sifat-sifat kepahlawanan melebihi danmelampaui panggilan kewajiban, sifat-sifat mana merupakansifat-sifat istimewa yang menjadi kebanggaan bagi seluruhAngkatan Perang;b.bahwa adakalanya pula terjadi seorang anggota Angkatan Perangmenyumbangkan jasa baktinya melebihi panggilan kewajibansehingga oleh karenanya memberikan keuntungan-keuntunganluar biasa untuk kemajuan Angkatan Perang;c.bahwa sering juga seorang warga-negara Indonesia bukananggota Angkatan Perang dapat melakukan tindakan-tindakanyang tersebut pada sub a di atas sehingga perlu mendapatpenghargaan yang wajar dari Negara;d.bahwa sifat-sifat dan jasa bakti tersebut di atas merekaditunjukkan semata-mata terdorong oleh keinsyafan berbaktikepada Negara disertai dengan keikhlasan pengorbanan yangsebesar-besarnya dan oleh karena itu perlu diberikan pengakuandan penghargaan yang sewajarnya berupa pemberian tanda-tandakehormatan e.bahwa tanda-tanda kehormatan tersebut akan merupakan pulasuatu dorongan untuk membangkitkan dan memupuk sifat-sifat kepahlawanan dan keinsyafan berbakti dari tiap-tiap anggota Angkatan Perang dalam membela dan mengabdi kepada Nusadan Bangsa
e.bahwa tanda-tanda kehormatan tersebut akan merupakan pulasuatu dorongan untuk membangkitkan dan memupuk sifat-sifatkepahlawanan dan keinsyafan berbakti dari tiap-tiap anggotaAngkatan Perang dalam membela dan mengabdi kepada Nusadan Bangsa
Kepada anggota Angkatan Perang yang memenuhi syarat-syarat yangditentukan dalam Undang-undang ini diberikan anugerah kehormatanberupa Bintang Sakti untuk sifat-sifat kepahlawanan atu Bintang Darmauntuk jasa bakti. Kepada anggota Angkatan Perang yang menunjukkan keberanian danketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalampelaksanaan tugas militer di dalam maupun di luar pertempuran tanpamerugikan tugas pokok diberikan anugerah tanda kehormatan berupasuatu bintang kepahlawanan bernama "Bintang Sakti".

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 1958.
-
-
21

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

UU Nomor 34 Tahun 1954.pdf

uu34-1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Download file:

UU Nomor 33 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

Abstrak

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1951.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil

Abstrak

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1951.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1970.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 1964.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 1954.