Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 361 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Abstrak

Teritorial Indonesia Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Download file:

PP Nomor 45 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Informasi Geospasial

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 45, LN.2021/No.55, TLN No.6657, jdih.setkab.go.id : 59 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 4 Tahun 2011; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai: 1) jenis Informasi Geospasial (IG); 2) Penyelenggara IG; 3) penyelenggaraan IG; 4) pelaksana di bidang IG; 5) penyelenggaraan dan Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar (IGD); 6) pembinaan IG; dan 7) sanksi administratif. IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Pada saat PP ini mulai berlaku, PP Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan 26 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Abstrak

Teritorial Indonesia

Download file:

PP Nomor 2 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Rupabumi

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2, LN.2021/No.4, TLN No.6614, jdih.setkab.go.id : 23 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

ABSTRAK:

Penyelenggaraan nama rupabumi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial dan Pasal 48 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif serta dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.
PP ini mengatur mengenai pengaturan penyelenggaraan Nama Rupabumi yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Selain itu, PP ini mengatur tentang unsur dan prinsip Nama Rupabumi, penyelenggara Nama Rupabumi, tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi, penggunaan Nama Rupabumi baku dan perubahan Nama Rupabumi baku, pemantauan dan evaluasi, peran serta dalam pertemuan dan/atau organisasi internasional terkait Nama Rupabumi serta pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
Penjelasan 12 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perdagangan Perbatasan

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Teritorial Indonesia Perekonomian

Download file:

PP Nomor 34 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

PP Nomor 4 Tahun 2018.pdf

Pengamanan - Wilayah Udara - Indonesia - TERITORIAL

2018

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4, LN.2018/NO.12, TLN NO.6181, LL SETKAB : 24 HLM.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Dalam PP ini diatur mengenai teritorial Indonesia khususnya wilayah udara yang merupakan wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Pengamanan wilayah udara Indonesia diwujudkan melalui : a) penetapan status Wilayah Udara dan kawasan udara; b) pengaturan mengenai bentuk pelanggaran wilayah kedaulatan; c) pelaksanaan tindakan terhadap pesawat dan personel Pesawat Udara; dan d) tata cara dan prosedur pelaksanaan pemaksaan oleh Pesawat Udara Negara. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara harus memiliki lzin Diplomatik (diplomatic clearance) dan Izin Keamanan (security clearance).

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Penjelasan : 12 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil Terluar

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Download file:

PP 62 Tahun 2010.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Perlindungan Lingkungan Maritim

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

PP 21 Tahun 2010.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Kenavigasian

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Mencabut

PP No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian

Download file:

PP 5 Tahun 2010.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Download file:

PP 37 Tahun 2008.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Mencabut

PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Download file:

PP 26 Tahun 2008.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Download file:

PP No.38 TH 2002.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2010.