Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.100 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download file:

UU Nomor 17 Tahun 1999.pdf

Ibadah Haji - KEAGAMAAN

1999

Undang-undang (UU) NO. 17, LN. 1999/ No. 53, TLN NO. 3832, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

ABSTRAK:

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntutan agama sehingga perlu ditetapkan UU penyelenggaraan haji.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Dalam UU ini diatur mengenai hak warga negara yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji dan kewajiban pemerintah melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji. Pokok pengaturan dalam UU ini yaitu asas dan tujuan haji; pengorganisasian; biaya penyelenggaraan ibadah haji; pendaftaran; pembinaan; kesehatan; keimigrasian; transportasi; dan barang bawaan. Selain itu juga diatur mengenai akomodasi; penyelenggaraan ibadah haji khusus; penyelenggaraan ibadah umrah; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1999.
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji (Pegrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 8 hlm.

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Download file:

UU Nomor 32 Tahun 1954.pdf

UU Nomor 32 Tahun 1954_LAMPIRAN.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

UU No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang

Download file:

Perpu 2 Tahun 2009.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Konsumen Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian Kebijakan Pemerintah Standar/Pedoman Cipta Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Download file:

PP Nomor 42 Tahun 2024.pdf

Jaminan - produk Halal

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 42, LN 2024 (229), TLN (6998) : 74 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, Pasal 67 ayat (3), Pasal 48 angka 7, Pasal 48 angka 10, Pasal 48 angka 11, Pasal 48 angka 13, Pasal 48 angka 14, Pasal 48 angka 15, Pasal 48 angka 17, Pasal 48 angka 19, Pasal 48 angka 20, Pasal 48 angka 23, Pasal 48 angka 24, Pasal 48 angka 25, Pasal 48 angka 27, dan Pasal 48 angka 31 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 33 Tahun 2014.
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan ini mengatur mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) yang merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib diberikan keterangan tidak halal.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 96 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 74, lampiran hlm 75 sd 96)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

PP Nomor 8 Tahun 2022.pdf

KOORDINASI - PENYELENGGARAAN - IBADAH HAJI

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 8, LN.2022/No.38, TLN No.6765, jdih.setneg.go.id: 15 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan PP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2019.
PP ini mengatur mengenai: 1) tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilakukan oleh Menteri dengan mengoordinasikannya dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat, gubernur di tingkat provinsi, bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota, dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi; dan 2) Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan terhadap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, dan pembinaan, serta pelindungan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2022.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Konsumen Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Cipta Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal

Mencabut

PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Download file:

PP Nomor 39 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Bidang - Jaminan - Produk - Halal

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 39, LN.2021/No.49, TLN No.6651, jdih.setkab.go.id : 87 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 33 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai antara lain: 1) penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); 2) pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak haIal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk; 3) tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal; 4) hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal; 5) tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH; 6) kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH; 7) pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal; 8) pengawasan JPH oleh BPJPH; dan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Pada saat PP ini mulai berlaku, PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan 23 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Konsumen Cipta Kerja

Download file:

PP Nomor 38 Tahun 2021.pdf

Rekening - Penampungan - Biaya - Perjalanan - Ibadah - Umrah

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 38, LN.2021/No.48, TLN No.6650, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 2019; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk membuka Rekening Penampungan yang terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah, penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) ke Rekening Penampungan PPIU pada Bank Penerima Setoran (BPS), penggunaan BPIU, kewajiban PPIU untuk melaporkan pembukaan Rekening Penampungan, Jemaah Umrah yang telah menyetor BPIU, dan Jemaah Umrah yang telah didaftarkan asuransi melalui sistem yang terhubung secara daring dengan Kementerian.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Penjelasan 3 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pendidikan Tinggi Keagamaan

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download file:

PP Nomor 46 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Download file:

PP Nomor 25 Tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP Nomor 5 Tahun 2018.pdf

Pengelolaan - Keuangan Haji - Pelaksanaan UU

2018

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5, LN.2018/No. 13, TLN No.6182, LL SETNEG : 29 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 51 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan PP tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Dalam PP ini diatur mengenai pengelolaan keuangan haji yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dilaksanakan oleh badan pelaksana, sedangkan pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas. Penerimaan keuangan haji meliputi setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; nilai manfaat keuangan haji; dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji; DAU; dan/atau seumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sedangkan pengeluaran keuangan haji meliputi: penyelenggaraan ibadah haji; operasional BPKH; penempatan dan/atau investasi keuangan haji; kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.
Penjelasan : 6 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.