Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 812 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Telekomunikasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Mencabut

UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1989.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu

Metrologi Legal

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1981.pdf

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Download file:

UU Nomor 31 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Stastistik

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Download file:

UU Nomor 7 Tahun 1960.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1956.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penguasaan Teknologi Keantariksaan

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

PP Nomor 7 Tahun 2023.pdf

Teknologi - Keantariksaan

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 7, LN.2023/No.26, TLN No.6851, jdih.setneg.go.id: 29 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa melalui penguasaan teknologi keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 57, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 21 Tahun 2013.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenal: 1) Penguasaan dan Pelindungan teknologi Keantariksaan; 2) standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan; 3) peran serta masyarakat dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan; 4) pembinaan; dan 5) pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
Pendanaan Penguasaan teknologi Keantariksaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 45 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 29; Lampiran hlm 30 sd 45).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

PP Nomor 52 Tahun 2022.pdf

Keselamatan - Keamanan - Pertambangan - Bahan Galian - Nuklir

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 52, LN.2022/No.228, jdih.setneg.go.id: 59 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 1997.
PP ini mengatur mengenai aspek pada seluruh tahapan pertambangan bahan galian nuklir yang meliputi: 1) keselamatan pertambangan bahan galian nuklir; 2) keamanan pertambangan bahan galian nuklir; dan 3) manajemen keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pertambangan bahan galian nuklir dikenai sanksi administratif yang terdiri atas peringatan tertulis; denda administratif; pembekuan izin; atau pencabutan izin.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Lampiran 82 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 59; penjelasan hlm 60 sd 82)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Download file:

PP Nomor 61 Tahun 2021.pdf

Pihak Pelapor - Pencegahan - Pemberantasan - Tindak Pidana - Pencucian Uang - PERUBAHAN

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 61, LN.2021/No.100, TLN No.6680, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRAK:

Dengan semakin berkembangnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang berpotensi digunakan sebagai sarana oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana dan untuk melindungi penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dari risiko tindak pidana pencucian uang, perlu mengatur penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 2010; dan PP Nomor 43 Tahun 2015.
PP ini mengatur mengenai perubahan Pasal 2 dan Pasal 8 dalam PP Nomor 43 Tahun 2015. Pasal 2 dalam PP ini mengatur mengenai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Sedangkan Pasal 8 mengatur mengenai kewajiban pihak pelapor kepada PPATK mengenai transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2015.
Penjelasan 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter
PP No. 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam

Download file:

PP Nomor 55 Tahun 2021.pdf

Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Serah Simpan - Karya Cetak - Karya Rekam

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55, LN.2021/No.77, TLN No.6667, jdih.setkab.go.id : 19 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (7), Pasal 14, Pasal 28, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, perlu menetapkan PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PP ini mengatur mengenai : 1) pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam; 2) pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 3) peran serta masyarakat; 4) pemberian penghargaan; dan 5) tata cara pengenaan sanksi administratif. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Sedangkan Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 70 Tahun 1991 dan PP Nomor 23 Tahun 1999.
Penjelasan 8 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Sistem Informasi Perdagangan

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PP Nomor 5 Tahun 2020.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1989.