Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1957

Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemberian- Kuasa- Kepada- Menteri- Keuangan- Untuk- Mengambil- Uang -Muka- Pada- Bank- Indonesia- Lebih- Daripada -Batas- Yang- Ditetapkan -Dalam -Pasal- 19 -Ayat 2- Undang-Undang- Pokok- Bank -Indonesia -1953 -(Undang-Undang No. 11 -Tahun 1953-); (Lembaran-Negara- Tahun-1953 -No. 40)

1957

Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1957 No. 16, TLN NO. 1167, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

ABSTRAK:

bahwa, berhubung dengan penyusunan anggaran tahun 1956 yangmenyatakan kekurangan sebesar Rp 1.800,-juta dan karena hutangnegara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp 4.494juta pada 1 Januari 1956, dianggap perlu mengambil tindakan, agarsupaya Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang muka padaBank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat(2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undangNomor11 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 40)
Pasal 89 dan Pasal 111 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Menteri Keuangan diberi kuasa, untuk membiayai anggaran belanja tahun1956, mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batasyang ditetapkan dalamPasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok BankIndonesia 1953, sampai jumlah sedemikian, hingga hutang Pemerintahpada Bank tersebut dalam tahun 1956 berjumlah sebesar besarnya Rp6.700 juta, dengan ketentuan, bahwa jumlah maksimum itu dapatdikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru yang akan diambiloleh Pemerintah dalam tahun 1956

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1956.
-
-
5

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1957

Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PP No. 003 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1957

Pemberian Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan kepada Daerah

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PP No. 004 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1957

Mengubah dan Menambah Undang_undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 38 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Mengubah- dan -Menambah- Undang_undang- Penempatan- Bagian I- dari -Anggaran-Republik-Indonesia -Untuk- Tahun- Dinas- 1953

1957

Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 1957 No. 24, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang_undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

ABSTRAK:

bahwa Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yangmengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor109), perlu diubah dan ditambah
Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-BAB I (Pengeluaran)19531.1.Presiden dan Wakil Presiden, ditambahdengan ..............................Rp.1.774.200,-1.2.Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteridan Menteri-menteri Negara, ditambahdengan ...............................Rp.1.021.200,-1.3.Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, ditambah dengan ...........Rp.30.950,-1.6.Biro Perantjang Negara, ditambah denganRp.101.000,-1.10.Kepolisian Negara ditambah dengan .....Rp.4.500.000,-1.11.Biro Rekonstruksi Nasional, ditambahdengan ................................Rp.15.246.600,-1.13.Pengeluaran tak tersangka, ditambahdengan ................................Rp.15.021.100

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yangmengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor109), perlu diubah dan ditambah
-
3

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Darurat Nomor 4 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1957

Panitia Negara Pertimbangan Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 33 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1957

Download :
PP No. 005 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1957

Pengiriman Misi Kesehatan Ke New Zealand Dalam Rangka Bantuan Colombo Plan

Kesehatan

Download :
Keppres No.5 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1957

Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Darurat Nomor 5 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1957

Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian II Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 39 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian II (Kementrian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Mengubah-dan- Menambah- Undang-Undang- Penempatan- Bagian II- Dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas -1953

1957

Undang-undang (UU) NO. 5, LN. 1957 No. 25, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian II Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

ABSTRAK:

bahwa Bagian II dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 39 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor110), perlu diubah dan ditambah;
pasal 113 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
BAB I (Pengeluaran)19532.1.Kementerian dan Pengeluaran Umum,ditambah dengan ...................Rp.80.000,-2.2.Perwakilan di luar negeri, ditambahdengan ............................Rp.10.767.500

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
Bagian II dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 39 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor110), perlu diubah dan ditambah;
-
2

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1957

Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian III Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 40 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Mengubah-dan-Menambah- Undang-Undang- Penempatan- Bagian III -Dari -Anggaran- Republik-Indonesia- Untuk- Tahun-Dinas- 1953

1957

Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1957 No. 26, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian III Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

ABSTRAK:

bahwa Bagian III dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 40,Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954Nomor 111), perlu diubah dan ditambah
Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
BAB I (Pengeluaran)3.1.Kementerian dan pengeluaran umum,ditambah dengan ....................Rp. 11.834.000,-3.3.Pengeluaran khusus berhubung denganpenyelenggaraan tatapradja, ditambahdengan .............................Rp. 10.256.000,-3.6.Daerah Otonom, ditambah dengan .....Rp.594.255.000,-3.7.Daerah Swapradja, ditambah dengan ..Rp. 23.851.000,-

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
Bagian III dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 40,Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954Nomor 111), perlu diubah dan ditambah
-
2

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .