Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.868 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1964

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

UU Nomor 30 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1964

Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

UU Nomor 29 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1964

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Pemberian Perangsang Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Download file:

UU Nomor 26 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 78 Tahun 1958

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Penanaman Modal Asing

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 TAHUN 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 PRP TAHUN 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 42)

Diubah dengan

PERPU No. 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing

Download file:

UU Nomor 78 Tahun 1958.pdf

penanaman-modal-asing

1958

Undang-undang (UU) NO. 78, LN. 1958 No. 138, LL BPHN : 5 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penanaman Modal Asing

ABSTRAK:

a.Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesiaserta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat diperlukan modal; b.Bahwa modal yang didapat di Indonesia pada waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap berfaedah menarik modal asinguntuk ditanam di Indonesia; c.Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.
Pasal-pasal 89 dan 38 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Untuk memperbesar produksi, memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan untukmemperkembangkan ekonomi nasional yang sehat, Indonesia dengan terus bertambahnyapenduduk, untuk sementara waktu masih memerlukan penanaman modal asing, berhubungdengan belum mencukupinya modal rupiah maupun devisen. Oleh karena baik bagiIndonesia, maupun bagi penanaman modal asing yang tertentu, maka Pemerintah telahmerancangkan Undang-undang ini. Rancangan inimerupakan pelaksanaan dari pendirianPemerintah mengenai penanaman modal asing, sesuai dengan keterangan Pemerintah padatanggal 9 April 1956 pada Dewan Perwakilan Rakyat, dengan mengingat pula hasil-hasilMusyawarah Nasional Pembangunan tanggal 25 Nopember sampai 4 Desember 1957.Undang-undang ini berlaku untuk penanaman modal asing sesudah 1 Januari 1956,Modal asing yang ditanam sebelum itu harus disesuaikan dengan Undang-undang inisetelah ditinjau oleh Dewan Penanaman Modal Asing, Penyesuaian ini akan didasarkanatas kebijaksanaan untuk memelihara dan memperkembangkan kepentingan pembangunannasional. Memuat hal-hal pokok tentang 1.Organisasi penampungan modal asing. 2.Lapangan kerja bagi pengusaha asing. 3.Tempat kedudukan. 4.Pemakaian tanah. 5.Pemakaian tenaga. 6.Kelonggaran dan jaminan. 7.Soal transfer

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958.
-
-
22

Undang-undang (UU) No. 71 Tahun 1957

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Menetapkan

UUDrt No. 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (B.V.M.) NV

Download file:

UU Nomor 71 Tahun 1957.pdf

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- Nomor -10 Tahun 1954- Tentang-Nasionalisasi- Bataviasche -Verkeers- Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67 -

1957

Undang-undang (UU) NO. 71, LN. 1957 No. 153, TLN No. 1469, LL SETNEG : 7 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah, berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDaruratNo. 10 tahun 1954 tentang nasionalisasi BataviascheVerkeers Maatschappij N.V. .(B.V.M.) (LembaranNegara tahun 1954No. 67);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.
pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan mengeluarkan Undang-undang nasionalisasi ini, Pemerintah diberikan hakuntuk mencabut (onteigenen) hak yang terletak pada saham-saham B.V.M, dan yang padawaktu sekarang belum menjadi hak milik Pemerintah.Tentang alasan hukum pada Undang-undang ini dapat dikemukakan bahwakesadaran hukum dari pada khalayak ramai menghendaki agar pengangkutan umum diIbu Kota Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh bangsa Indosnesiasendiri

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1957.
Peraturan-peraturandalam"Onteigeningsordonnantie1920"(Staatsblad No. 574) (dicabut).
-
7

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1952

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Penetapan Undang-Undang Darurat tentang "Bursa" (Lembaran Negara Nr 79 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 1952.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 7 Tahun 1962

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Penggunaan Dan Pengawasan Atas Penggunaan Dana-Dana Investasi

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERPU No. 7 Tahun 1962.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 15 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Perubahan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing

Download file:

perpu 015 1960.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 11 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Perubahan Modal Bank Indonesia

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

perpu 011 1960.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP Nomor 18 Tahun 2024.pdf

Penambahan - Penyertaan Modal Negara - Perusahaan Perseroan

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 18, LN 2024 (78) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

ABSTRAK:

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 19 Tahun 2023; dan PP Nomor 44 Tahun 2005.
PP ini mengatur mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Hutama Karya" menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Nilai penambahan penyertaan modal negara dimaksud sebesar Rp18.604.000.000.000,00 (delapan belas triliun enam ratus empat miliar rupiah).

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024.
Lampiran file: 4 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 1964.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 1964. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama kali dilaksanakan pada saat yang ditentukan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 1952.