Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.993 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan

Abstrak

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Permenkes Nomor 9 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak

Abstrak

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Permenkes Nomor 66 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Upaya Kesehatan Anak

Abstrak

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Permenkes Nomor 25 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Upaya Perbaikan Gizi

Abstrak

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Permenkes Nomor 23 Tahun 2014.pdf

Gizi

2014

Peraturan Menteri Kesehatan NO. 23, BN 2014 (967) : 15 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Perbaikan Gizi

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi.
Dasar hukum Permenkes Nomor UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 32 Tahun 1996; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 74 Tahun 2012; Kepmenkes Nomor 741/Menkes/SK/VII/2008; Kepmenkes Nomor 922/Menkes/SK/X/2008; Permenkes Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010; Permendagri Nomor 63/2010.
Permenkes ini mengatur tentang upaya perbaikan gizi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a) tugas dan tanggung jawab; b) kecukupan gizi; c) pelayanan gizi; d) surveilans gizi; dan e) tenaga gizi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2014.
Lampiran file: 69 hlm.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, Serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Abstrak

Kesehatan Pendidikan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Permenkes Nomor 15 Tahun 2014.pdf

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting

Abstrak

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Kepmenkes HK 01.07-1928 - 2022.pdf

Pedoman - Pelayanan Kedokteran - Stunting

2022

Keputusan Menteri Kesehatan NO. HK.01.07/MENKES/1928/2022, yankes.kemkes.go.id : 3 hlm.

Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting

ABSTRAK:

Untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun standar prosedur operasional, perlu mengesahkan pedoman nasional pelayanan kedokteran yang disusun oleh organisasi profesi.
Dasar hukum Kepmenkes ini adalah UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2016; Permenkes Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010; Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/IX/2011; dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022.
Kepmenkes ini menetapkan dan memberlakukan pedoman nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting yang selanjutnya disebut PNPK Stunting merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait. Menteri Kesehatan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PNPK Stunting dengan melibatkan organisasi profesi.

CATATAN:

Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Lampiran file: 52 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 52)

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015

Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERJA-006 Tahun 2015.pdf

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Makanan Pendamping Air Susu Ibu

Abstrak

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

Abstrak

Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mencabut

Permen Ristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Download file:

Permendikbudristek 48 Tahun 2023.pdf

peserta - didik - penyandang disabilitas - satuan pendidikan anak usia dini - pendidikan dasar - pendidikan menengah - pendidikan tinggi

2023

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 48, BN 2023 (612); https://jdih.kemdikbud.go.id/peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 17, Pasal 25, Pasal 31, dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No.17 Tahun 2010; PP No. 4 Tahun 2014; PP No.13 Tahun 2020; PERPRES No.62 Tahun 2021; PERMENDIKBUDRISTEK No.28 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerima manfaat Akomodasi yang Layak (AYL) dan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) merupakan peserta didik penyandang disabilitas pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK/SMKLB, dan Perguruan Tingi; Fasilitasi penyediaan AYL melalui penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan penyediaan kurikulum; Bentuk AYL memperhatikan standar nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan tinggi; Pembentukan, tugas, dan fungsi ULD pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; Sumber daya manusia, layanan, sarana, dan prasarana pada ULD; Pelaporan, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi penyediaan AYL dan pembentukan ULD; Sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Peserta Didik yang memiliki kelainan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; dan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
32 hlm; hlm 1 sd 23 batang tubuh, hlm 24 sd 32 lampiran

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

peraturan-bppmi-no-5-tahun-2024.pdf

Pemberdayaan Sosial - Ekonomi - Purna Pekerja Migran Indonesia - Keluarga

2024

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia NO. 5, BN 2024 (528); 19 hlm

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia setelah bekerja dan keluarganya, perlu diselenggarakan pemberdayaan sosial dan ekonomi kepada purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Noor 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 90 Tahun 2019; PEraturan BP2MI Nomor 4 Tahun 2020 , Peraturan BP2MI 6 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

CATATAN:

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2024.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal .