Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2018 telah diatur melalui
Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2017 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada
ketentuan Lampiran I angka 31, Lampiran II angka
1.3, angka 1.4, angka 2.3.2 dan Lampiran IV angka
4.2, angka 4.9 hurup B dan hurup D, angka 4.10,
angka 4.12 hurup A, hurup C dan ditambah hurup D,
angka 4.13 hurup A, hurup D, hurup I dan hurup J,
angka 4.16, angka 4.21, angka 4.23, angka 4.24
hurup A dan ditambah hurup D, angka 4.25, angka
4.26, angka 4.28 hurup B, angka 4.29 hurup A dan
Hurup B, angka 4.59 hurup A, hurup B dan
ditambah hurup C, angka 4.60, angka 4.65 hurup A,
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2017 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2018.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 88 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 56 tahun 2017 tentang standar satuan harga pemerintah kabupaten bandung tahun anggaran 2018
92 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 29 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Tanah Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (lima) Hektar Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dikota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dalam rangka evaluasi serta adanya perubahan ketentuan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah yang Luasnya Tidak Lebih dari 5 (lima) Hektar bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Banjarbaru.
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Perpres No. 71 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 72 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PMK No. 13/PMK.02/2013; Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007; Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011; Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2008.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2015 yang mengubah Pasal 1, Pasal 10 dan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 29 Tahun 2001
PROSEDUR - PELAKSANAAN - PENGADAAN - BARANG/JASA - INSTANSI PEMERINTAH - DAERAH
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2001/NO.29
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah daerah yang tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan; Pengadaan barang/jasa pada dasarnya adalah merupakan satu kesatuan yang perlu diatur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi
Pemerintah, hal ini sejalan dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat khususnya kalangan dunia usaha yang turut memberika kontribusi; Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Jasa.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 5 Tahun 1995; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 106 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 18 Tahun 2000.
Perda ini mengatur tentang PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH, meliputi Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2001.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi;
10 hlmn; 2 pnjlsn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Menyatakan bahwa Rencana Pangan ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
UU no.10 tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.18 Tahun 2012; UU no.23 Tahun 2014; PP no.17 Tahun 2015; PP no.18 Tahun 2016; PP no.12 Tahun 2017; Perpres no.83 Tahun 2006; Perpres no.3 Tahun 2017; Permen Pertanian No.65/Permentan/OT.140/12/2010; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permentan no. 12/Permentan/PP.320/5/2017; Permentan no. 11/Permentan/KN.230/4/2018;Perda no.11 Tahun 2016; Perbup no.9 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Cadangan Pangan Pemerintah; Perencanaan dan Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Pengadaan dan Penggantian Cadangan Pangan; Mekanisme Pengelolaan; Evaluasi Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
standar-pedoman-satuan harga-harga barang-pengadaan barang dan jasa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional dan/atau Standar Teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional , Kepala Daerah menetapkan Standar Satuan Harga lain dengan memperhatikan prinsip efisien,
efektifitas, kepatutan dan kewajaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,
maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentag Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan
Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok
dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
Standar Satuan Harga, selanjutnya disingkat SSH adalah biaya setinggitingginya/harga tertinggi dari suatu barang atau jasa dan honorarium baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh
keluaran tertentu dan sudah termasuk pajak; Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan; Satuan biaya adalah uraian atas biaya yang dapat dihitung; SSH digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 pada setiap Perangkat Daerah; Dalam perencanaan anggaran, SSH berfungsi sebagai :
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah; b. Referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; c. Bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan belanja daerah; Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga berfungsi sebagai :
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan b. Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena kenaikan harga pasar; SSH tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
-
-
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan
Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan, dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang, patokan harga satuan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2011.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 29 Tahun 2020
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PDAM TIRTA - BATANG HARI - 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PDAM TIRTA BATANG HARI
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perda Batang Hari 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan BUMD
UU 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 9 TAhun 2015; PP 12 Tahun 2019; PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD; Perpres 16 Tahun 2018; Perda 14 Tahun 2002; Perda 7 Tahun 2019
Perbup tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PDAM tirta batang hari dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. PErbup juga mengatur mengenai ruang lingkup; prinsip pengadaan barang/jasa; PElaksanaan PEngadaanBarang/Jasa; dan KEwajiban DIrektur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
Juknis Pengadaan Barang/Jasa pada PDAM Tirta Batang Hari
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2021
PERBUP Kab. Banyumas No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas diubah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
mempunyai peran penting dalam pelaksanaan
pengembangan perekonomian Daerah yang diwujudkan
dengan prinsip efisiensi dan ekonomis;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
c. bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan
tentang pengadaan barang/jasa dengan tujuan agar
pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjamin
ketersediaan barang/jasa dalam rangka pelayanan
kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
