Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendidikan Inklusif
ABSTRAK:
Bahwa peserta didik berkebutuhan khusus belum mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhannya, oleh karena itu diperlukan sistem pembelajaran khusus yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Inklusif.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2020; Permendiknas No. 70 Tahun 2009; Permendikbud No. 32 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendikbud No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 28 Tahun 2016; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2023; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Pendidikan Inkusif yang meliputi Ketentuan Umum, Pendidikan Inklusif, Dukungan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif, Pembiyaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 83 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 83; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-83-tahun-2023-tentang-perubahan-atas-peraturan-bupati-pasuruan-nomor-104-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-angkutan-sekolah-gratis-di-kabupaten-pasuruan.html
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 104 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN PASURUAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyediaan angkutan sekolah gratis yang dilakukan dengan mekanisme elektronik di Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2019 Penyelenggaran Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 2 Tahun 1965 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcnntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagarmana telah dmbah beberapa kali terakhrr dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemennt.ah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndoneera Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
8 Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagjan Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pmpinsr, dan Pcmerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Namur 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737);
9, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lmtas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5468);
10. Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pcngelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
I I. Peraturan Pcmerintah Nomor 74 Tahun 2014 ten tang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Btdang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6642);
13 Peraturan Presrden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
14. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tcntang Pedoman TcknisPengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dal.am Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana telah diubah deng,m Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Senta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republlk Indonesia Nomor 19 t.ahun 2016 tentang Pedoman Pengclolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menten Perhubungan Repubhk Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan;
18. Peraturan Menten Perhubungan Repubhk Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek,
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagrumana drubah pada Peraturan Daerah Kabupatcn Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retnbusi lzin Trayek,
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Pasuruan.
Ketentuan dalam Pasal 9 Peraruran Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Angkutan Sekolah Gratis diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 83 Tahun 2023
PETUNJUK - PELAKSANAAN - PEMBERIAN - BANTUAN - PENDIDIKAN - BAGI - PEMUDA - BERPRESTASI
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 83, BD Tahun 2023 No.83
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kepemudaan perlu diatur mengenai pemberian bantuan pendidikan bagi pemuda berprestasi di Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 4 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017; Perbup Bekasi No. 36 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud,Tujuan, dan Asas; Pengelolaan Pemberian Bantuan Pendidikan; Kriteria, Persyaratan dan Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan; Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Pendidikan; Penghentian Pemberian Bantuan Pendidikan; Monitoring dan Evaluasi; Standar Operasional Prosedur (SOP); Besaran Bantuan Pendidikan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 77 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD Kab. Cianjur Tahun 2023 No 352
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Paket Belajar bagi Perempuan (Pijar Permata) Guna Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Cianjur Manjur dan Berakhlak Mulia di Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 75 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Sunda di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, agsar dalam penyelanggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Sunda di Kabupaten Purwakarta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendagri No. 40 Tahun 2007; Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022; Permendikbudristek; Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 262 Tahun 2022; Perda Prov. Jabar No. 14 Tahun 2014; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Sunda di Kabupaten Purwakarta yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan, Peyelenggaraan, Evaluasi dan Pelaporan, Peran Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 72 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat - (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022
tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan untuk
memberikan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi
pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah
dan pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi
Pengembangan Pesantren;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan, Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Dakwah, Bentuk dan Tata Cara Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi Lainnya, Pelaksanaan, Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 71 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN - PENDIDIKAN - BERBASIS - PARIWISATA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BD 2023/No.71
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya menjawab berbagai tantangan Peserta Didik perlu dibekali dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Pariwisata.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 28 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 4 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Pariwisata yang meliputi Ketentuan Umum, Prinsip dan Persyaratan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata, Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata, Kerangka Kurikulum, Perencanaan dan Pelaksanaan, Penyiapan Guru, Sarana Prasaran dan Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 70 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Tahun 2023 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa anak usia sekolah pada Kabupaten Tangerang berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat mengikuti pendidikan; bahwa untuk mewujudkan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan beasiswa bagi peserta didik dari masyarakat berpenghasilan rendah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2021; Perbup Tahun 27 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 70 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SINJAI
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang
pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas
manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk
rnewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan
beradab;
b. bahwa dalarn rangka mencapai pembangunan pada
bidang pendidikan khususnya pada satuan pendidikan
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai guna
mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin,
kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu
dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti
Korupsi pada Satuan Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten
Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);Sebaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Perubahan Kedua atas Peraturan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tidak Pindana Korupsi (Lembaran Negara. 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6409)
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bentuk Hukum Pidana
Pasal 3,Pasal , Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Sebagai Mana Telah Diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4496)Sebagaimana Telah di ubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan.Ketentuan mengenai ujian akhir
sekolah standar nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194,
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 494l);Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tarnbahan
Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6058)
Peraturan
10.
2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Tahun
Pemeerintah Nomor 17
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabu paten Sinjai Nomor 152);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : RUANG LINGKUP
BAB IV : PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
BAB V : PENGHARGAAN
BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII : PEMBIAYAAN
BAB VIII : SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN
BAB X : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
