Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2019

Menemukan 19.822 peraturan dalam 0,084 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2019 Tahun 2019

Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Perpajakan

Download :
pojk 25-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 28/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Permen KKP No. 17/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Download :
Permen KKP Nomor 25 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 6.1 Tahun 2019

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP_NO_6_1_2019-min.pdf

Abstrak

tata-cara-insentif-pemungutan-retribusi-daerah-lingkungan-hidup

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6.1, BD.2019/No.6.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk meningkatkan kinerja pemungutan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka apabila pemungutan retribusi daerah mencapai kinerja tertentu dapat diberikan Insentif; b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
Peraturan ini mengatur tentang tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 6.2 Tahun 2019

Dewan Pengupahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan

Download :
Perbup Sleman No.6.2 Tahun 2019 ttg Dewan Pengupahan.pdf

Abstrak

Dewan-pengupahan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6.2, BD.2019/NO.6.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengupahan

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan di Kabupaten Sleman perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018.
Materi pokok: Tugas, Keanggotaan, Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Anggota, dan Pengangkatan dan Pemberhentian,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
Jumlah Halaman: 08 HLM

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Jembrana

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 15 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.07/2019

Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

Download :
131~PMK.07~2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.010/2019

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, Dan Barang Perabot Lainnya

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
163~PMK.010~2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.05/2019

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan

Mencabut :

PMK No. 5/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan

Download :
27~PMK.05~2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2019

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Mencabut :

PMK No. 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Download :
225~PMK.05_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2019

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organiasai Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Mengubah :

PMK No. 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
PMK No. 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Download :
229_PMK.01_2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2019

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.