Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 19.971 peraturan dalam 0,104 detik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 55 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen LHK No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Download file:

Permen LHK Nomor 55 Tahun 2016.pdf

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Kepmendagri 29 2002.pdf

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1979 tentang Uang Perangsang Kepada POLRI Dalam Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun1994 tentang Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Dana Kontribusi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Neger

Download file:

Kepmendagri 27 2002.pdf

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk

Abstrak

APBD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah

Download file:

Kepmendagri 42 2001.pdf

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Kepmendagri 11 2001 PEDOM...AN BARANG DAERAH.PDF

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah

Download file:

Kepmendagri 62 1999.pdf

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 – 327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum

Download file:

Kepmendagri 47 1999 pedkinerjaPDAM.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Hukum

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Permenag Nomor 5 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Statuta Institut Agama Islam Negeri Takengon

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

PMA_no._18_tahun_2021.pdf

STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 18, BN 2021/NO. 988; https://jdih.kemenag.go.id/: 63 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Takengon

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Institut Agama Islam Negeri Takengon, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Takengon;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Takengon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 71); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Takengon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
1. ketentuan umum 2. Identitas 3. Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi 4. Sistem pengelolaan 5. Sistem penjaminan mutu internal 6. Tata Kelola 7. Kode etik 8. Bentuk dan tata cara penetapan keputusan 9. perencanaan 10. Pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa, dan kekayaan 11. Sarana dan prasarana 12. Kerja Sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
61 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong

Download file:

PMA_no._11_tahun_2021.pdf

STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 11, BN 2021/NO. 735; https://jdih.kemenag.go.id/l: 62 HLM

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Institut Agama Islam Negeri Sorong, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
a. ketentuan umum b. Identitas c. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi d. Sistem Pengelolaan e. Sistem Penjaminan Mutu Internal f. Tata Kelola g. Bentuk dan Tata Cara Penetapan keputusan h. Perencanaan i. Pendanaan, Pendapatan, Pengadaan Barang/Jasa dan Kekayaan j. Sarana dan Prasarana k. Kerja Sama l

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
59 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2002.