Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Gedambaan Dengan Desa Dirgahayu Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Antara Desa Gedambaan dengan Desa Dirgahayu Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/433/GDB-2020/X/2019 dan Nomor 146.3/65/DGH/2011/2019 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru serta pelacakan Batas Desa telah disepakati terikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Gedambaan dengan Desa Dirgahayu Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Administarasi Desa Gedambaan Dengan Desa Dirgahayu Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 169 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat menuntut Instansi Pemerintah untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan efektif dan efisien dalam memenuhi aspek transparansi, inovasi dan akuntabilitas serta teknologi informasi dan komunikasi telahmeningkatkankesadarandan kebutuhanmasyarakatatas pelayanandanakses yang lebih baik terhadap penyelenggaraan layanan publik yang adil, terbukadanprofesional; bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahanyang baikdan penyelenggaraanpelayanan publik diperlukandukungandenganmemaksimalkan pemanfaatan teknologi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf adan hurufb, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan SistemAplikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; PeraturanPemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004; PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupatitentang Pedomanpengembangan Sistemaplikasipemerintahkabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Asas Dan Tujuan
3. Pemanfaatan Pengembagan Sistem Aplikasi Tik
4. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 169 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran Bibit Tanaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung program peningkatan produksi perkebunan di Kab Cilacap, maka bibit hasil produksi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Tanaman Perkebunan harus disalurkan kepada masyarakat; bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran bibit kepada masyarakat dari UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan, perlu diatur pedoman penyaluran bibit dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pedoman Penyaluran Bibit Tanaman pada UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan di Kab Cilacap;
UU No 13 tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; UU No 39 Tahun 2014; UU No 22 Tahun 2019; PP No 44 Tahun 1995; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyaluran bibit tanaman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 169 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian operasional kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
3 halaman; 27 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 170 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan tugas umum Pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang terintegritas dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup dan Jenis Pelayanan; IV. Prosedur Pelayanan; V. Evaluasi dan Pelaporan; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
7 halaman; 32 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 170 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya PP No 93 Tahun 2015 tentang RS Pendidikan, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus tertuang dalam Peraturan Internal RS; bahwa Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap telah diatur dalam Perbup Cilacap No 69 Tahun 2015 tetang Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No 81 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap; bahwa ketentuan dalam PP No 93 Tahun 2015 tentang RS pada RS Pendidikan, belum tercakup dalam Perbup Cilacap No 69 Tahun 2015 tentang \Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No 81 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup Cilacap no 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap, sehingga Perbup dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan Kedua atas Perbup Cilacap No 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal RS pada RSUD Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 93 Tahun 2015; PP No 8 Tahun 2006; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 1 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 7, Pasal 31, dan Pasal 33.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 tahun 2015
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bukan hanya untuk mengatasi kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan dan kondisi darurat tetapi untuk masyarakat yang rawan pangan kronis karena kemiskinan, stabilisasi harga beras akibat perubahan gejolak harga yang signifikan atau akibat menghadapi Hari Besar Keagamaan ditingkat Nasional, anak dengan gizi buruk, ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronik) dan resiko sosial lainnya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2010 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Sasaran
4. Dana
5. Organisasi Pelaksana
6. Tata Cara Penyediaan
7. Pembinaan Dan Pengawasan
8. Pembiayaan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 170 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Selaru Kecamatan Pulaualaut Tengah Dengan Desa Bekambit Kecamatan Pulaualaut Timur Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Bekambit Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/190/SLR2002/2019 dan Nomor 146.3/120/DB/X/2019 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru serta pelacakan Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Bekambit Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Dengan Desa Bekambit Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 171 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Dengan Desa Berangas Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Antara Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Berangas Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/201/MGS/ 2005/2019 dan Nomor 146.3/082/BRS/XI/2019 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru serta pelacakan Batas Desa telah disepakati terikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara dengan Desa Berangas Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Megasari Kecamatan Pulaulaut Utara Dengan Desa Berangas Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 171 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1), Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunaan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak; bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 26 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 40 Tahun 1996; PP No 16 Tahun 2004; Perpres No 71 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan pengadaan tanah skala kecil, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
