Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2000

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download :
PERDA-NOMOR-8-TAHUN-2000.pdf

Abstrak

PENCALONAN-PEMILIHAN-PENGANGKATAN-PELANTIKAN-PEMBERHENTIAN-perangkat-DESA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2000/No.23 Seri D 23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kabupaten Karanganyar untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna serta berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1999, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang Undang Nomor 22 tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; .
Peraturan ini mengatur unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2000.
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2000

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Desa

Download :
8 2000.pdf

Abstrak

PERANGKAT DESA - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2000/No. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kabupaten Rembang untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna serta berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam 1 iegeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang persyaratan calon perangkat desa, mekanisme pemilihan dan pengangkatan perangkat desa, biaya pencalonan, pemilihan dan pengangkatan perangkat desa, masa jabatan perangkat desa, kewajiban dan larangan bagi perangkat desa, pemberhentian sementara dan pemberhentian perangkat desa, tindakan penyidikan terhadap perangkat desa, netralitas perangkat desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2000.
14 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2000

Retribusi Tempat Penginapan

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Kota Semarang Perda 8 2000.pdf

Abstrak

retribusi-tempat-penginapan

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2000/No.27 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Penginapan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Penginapan ditetapkan menjadi Retribusi Daerah; b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan.
Undang-undang Nomor 16 tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kodya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988.
Peraturan ini mengatur pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan yang demiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal yang diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Obyek Dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 10. Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan; 11. Tata Cara Penetapan; 12. Sanksi Adminstrasi; 13. Tata Cara Pembayaran; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan; 16. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan; 17. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 18. Kadaluwarsa; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Penyidikan; 21. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2000.
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2000

Tata Cara Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan Dan Penghapusan Kelurahan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
09.Tahun 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2000

Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keputusan_Presiden_no_9 TH 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2000

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2000

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah

Struktur Organisasi

Download :
Perda 9 tahun 2000.PDF

Abstrak

Organisasi

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2000/53

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

A. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga Tcknis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ; Undang-undang Nomor -8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 43 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000;Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III KEDEDUDUKAN; BAB IV KLOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB V BAGAN SUSUNAN ORGANISASI; BAB VI TATA KERJA; BAB VII KEPEGAWAIAN; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN; BAB X KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2000.
32 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2000

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2000

APBD

Download :
PERDA Kab. Garut No.9 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2000

Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman

Download :
PERDA Kab. Bandung No.9 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 09 Tahun 2000

Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru

Kebijakan Pemerintah

Download :
PERDA BJB NO. 09 TAHUN 2000.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2000/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkan Banjarbaru sebagai Daerah Otonom perlu mewariskan dan melestarikan nilai-nilai sejarah daerah yang hidup dan berkembang dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia; Bahwa untuk hal tersebut merupakan tonggak sejarah yang penting bagi masyarakat Banjarbaru guna mewujudkan rasa cinta tanah air dengan memperingati Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru; Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b konsideran ini dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru dengan peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang- undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999.
Peraturan ini Tentang Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru; Ketentuan Umum; Penetapan Sejarah Singkat Hari Jadi; Sejarah Sejarah Singkat Hari Jadi; Peringatan Hari Jadi; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2000.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2000.