Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 19.974 peraturan dalam 0,101 detik

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 171/KA/VII/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BATAN Batan No. 3 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download file:

Perka BATAN Nomor 171 Tahun 2012.pdf

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 020/KA/I/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Abstrak

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BATAN Batan No. 5 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 020/KA/I/2012 Tentang Pedoman Penilaian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Standar Batan Bidang Administrasi, Manajemen Dan Organisasi)

Download file:

Perka BATAN Nomor 20 Tahun 2012.pdf

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 200/KA/X/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Budaya Keselamatan

Abstrak

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BATAN Batan No. 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Budaya Keselamatan di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download file:

Perka BATAN Nomor 200 Tahun 2012.pdf

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 231/KA/XII/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Tata Naskah Dinas

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Batan No. 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Download file:

Perka BATAN Nomor 231 Tahun 2012.pdf

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 186/KA/IX/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Badan Tenaga Nuklir Nasional

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Batan No. 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik

Download file:

Perka BATAN Nomor 186 Tahun 2012.pdf

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Batan No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download file:

Perka BATAN Nomor 214 Tahun 2012.pdf

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 080/KA/III/2011 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Batan No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download file:

Perka BATAN Nomor 80 Tahun 2011.pdf

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 212/KA/XII/2010 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Batan No. 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya

Mencabut

Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 380/KA/IX/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya

Download file:

Perka BATAN Nomor 212 Tahun 2010.pdf

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tugas Belajar Dan Pelatihan Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

No. 15 Tahun 2019.pdf

ERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

2019

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 15, BN 2019/NO. 1450; PERATURAN.GO.ID: 8 HLM

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tugas Belajar Dan Pelatihan Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRAK:

a. bahwa dengan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 telah ditetapkan Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; b. bahwa untuk percepatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu mengubah persyaratan masa kerja pegawai penerima tugas belajar dan pelatihan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman TugasBelajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11); 5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 573); 6. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf d diubah; Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d), serta ayat (3) dihapus,;Ketentuan Pasal 32 huruf b dan huruf c diubah;Ketentuan Pasal 43 diubah;

CATATAN:

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
Mengubah Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 573)
8 halaman

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Download file:

No. 13 Tahun 2019.pdf

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

2019

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 13, BN 2019/NO. 996; PERATURAN.GO.ID: 22 HLM

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti;
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224); 4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6); 5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407);
Mengatur tentang Ketentuan Umum; Penghitungan; Bidang Kepakaran; Kelompok Kegiatan; Indikator Kinerja Kegiatan; Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti; Sistem Informasi; Evaluasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
22 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT