Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KABUPATEN MUSI RAWAS
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman
dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di
Kabupaten Musi Rawas
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014; dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini yang diatur adalah tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Musi Rawas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
48 halaman beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kearsıpan
Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
ABSTRAK:
untuk meningkatkan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan Pedoman Standar Nasional Perpustakaan dan
Standar Kearsipan, perlu disusun pedoman Tata Kearsipan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 ahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016
Peraturan ini memuat materi tentang penetapan kebijakan, pembinaan Kearsipan dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsıp di Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah /Unit kerja selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959; Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini memuat aturan mengenai kegiatan:
a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
Bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2001 tentang Tata Kearsipan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip.
UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 78 tahun 2012; Peranri No. 19 tahun 2012; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Klasifikasi Arsip yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, Klasifikasi Arsip, Jenis Arsip Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan tertib pelaksanaan penyusutan arsip atas dasar nilai kegunaannya, sesuai dengan
ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan dan berdasarkan surat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
B.P.K.02.09/53/2018, tanggal 5 Maret 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kabupaten Paser bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Arsip Statis; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian dilingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non
Keuangan dan Non Kepegawaian dilingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 08 dan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jadwal Retansi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979
tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 tentang Pedoman Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1985 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Departemen Dalam Negeri; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1999
tentang Jadwal Retensi Arsip departemen Dalam Negeri; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09/KEP/Menpan/27/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
Arsip adalah rekaman kegiatan/peristiwa dalam Arsip adalah rekaman kegiatan/peristiwa dalam bagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsıp Inaktıf
Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan
alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh,
dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 70 Tahun 2016
PEraturan ini memuat ketentuan mengenai pemeliharaan dan penggunaan arsip inaktif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
10 hlm; dan 1 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi arsip Substantif
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 Peraturan pemerintah No 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,menegaskan Bahwa Pemerintah Daerah Wajib Memiliki Jadwal Resensi Arsip, Dan Berdasarkan Surat Persetujuan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/9D92017, Tanggal 20 Desember 2107.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 27 Tahun 1953; UU No 3 Tahun 1953; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; UU 23 Athun 2014; No 28 Tahun 2012; UU No 43 Tahun 209; No 22 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Dengan Ketentuan Umum Pasal 1,2, Jra Substantif Pasal 3,4, ketentuan Peralihan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
4hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsıp Vıtal di Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang agar dikelola dengan baik dan benar perlu adanya pedoman pengelolaan arsip vital
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini memuat pengelolaan arsip vital sebagai berikut:
a. identifikasi;
b. penataan;
c. perlindungan dan pengamanan
d. penyelamatan dan pemulihan; dan
e. akses dan layanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah Kearsipan Pemerintah
Kabupaten Lumajang sudah tidak sesuai dan perlu disempurnakan;
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud hutuf a serta agar tertib administrasi maka perlu mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah Kearsipan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah Kearsipan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 14) diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
47 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
