Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 18.667 peraturan dalam 0,086 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Pengelola Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 74 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2.a Tahun 2016

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10a Tahun 2016

Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

PEMBANGUNAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10a, BD.2016/NO.10a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan papan dipandang perlu membangun rumah layak huni yang sehat untuk rumah tangga miskin.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PERPRES No. 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah kabupaten Gorontalo Utara No. 22 tahun 2014; Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No. 24 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud; Tujuan dan Lingkup; Jenis; Kriteria; Objek Program dan Persyaratan Penerima; Jumlah Mahyani Sehat; Pendanaan; Mekanisme; Penetapan Lokasi dan Pendataan Calon Penerima Bantuan; Pencairan Dana; Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana; Tim Pembangunan Mahyani Sehat; Pertanggungjawaban; Masyarakat Penerima; Pelaporan; Pengawasan dan Pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) Sehat bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) (lembaran Daerah tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa yang melaksanakan Program Pembangunan Mahyani Sehat dengan Menggunakan Dana APBD Desa, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 20 Halaman.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tahun 2016

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

Download :
POJK Nomor 55 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/SJ/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 13 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 Tahun 2016

Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Download :
Permentan Nomor 65 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016

Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Diubah dengan :

Keputusan BPK No. 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Download :
2016_1_K BPK_ Perubahan OTK No.3-2014.pdf

Abstrak

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - ORGANISASI - TATA KERJA

2016

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 1/K/I-XIII.2/2/2016, LL BPK : 15 hlm.

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan perlu disesuaikan dengan perubahan Kementerian Negara/Lembaga pada Kabinet Kerja, sehingga perlu dibentuk Keputusan BPK ini.
Dasar hukum Keputusan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Surat Keputusan BPK Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006; Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015; dan Keppres Nomor 121/P Tahun 2014.
Keputusan BPK ini mengatur mengenai perubahan sembilan belas pasal dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Satuan kerja yang mengalami perubahan yaitu satuan kerja pada AKN III, AKN IV, dan AKN VI.

CATATAN:

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2016.
Keputusan BPK ini mengubah Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/34/PBI/2016 Tahun 2016

Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 18-34-PBI 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KP.590/7/2016 Tahun 2016

Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2016

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 35 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KU.030/1/2016 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
Permentan Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.