Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung No 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Temanggung TA 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 19 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2009; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 212; PP No 43 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Prov Jateng No 11 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 4 Tahun 2005; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan APBD Kab Temanggung TA 2018 dengan pembiayaan neto setelah perubahan menjadi Rp35.973.068.019,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 No 37 Seri G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum APBD Kabupaten Probolinggo TA 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 ;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/278/2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2019.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020, diubah yaitu Ketentuan Lampiran I Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf D Honorarium Lainnya setelah nomor urut 19 ditambah 1 nomor yakni nomor 20 ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 37 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka rnelaksanakan PMDN No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2018.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PMDN No. 13 Tahun 2006; PMDN No. 33 Tahun 2017.
Materi pokok peraturan walikota ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4
Tahun 2019.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Yang Terdiri Dari 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2019
APBD - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2019/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKAP-SKPD)Tahun 2019 dan Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (RKAP-PPKD) dalam pelaksanaan
pembangunan. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
disusun pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Rencana Kerja
dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Rencana Kerja
dan Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 37 Tahun 2010
PERGUB Prov. DIY No. 46 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 31 Tahun 2016; Perda HSU Nomor 8 Tahun 2012; Perda HSU Nomor 15 Tahun 2016; Perbup HSU Nomor 77 Tahun 2016.
Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula
berjumlah Rp. 992.742.189.156,00 bertambah sebesar Rp. 320.279.312.044,00
sehingga menjadi Rp. 1.313.021.501.200,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 37 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
1. UU Nomor 12 Tahun 1985; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 20 Tahun 2003; 5. UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 15 Tahun 2004; 7. UU Nomor 25 Tahun 2004; 8. UU 32 Tahun 2004; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004; 10. UU Nomor 25 Tahun 2009; 11 UU Nomor 28 Tahun 2009; 12. UU Nomor 36 Tahun 2009; 13. UU Nomor 12 Tahun 2011; 14. PP Nomor 28 Tahun 1972; 15. PP Nomor 109 Tahun 2000; 16. PP Nomor 24 Tahun 2004; 17. PP Nomor 23 Tahun 2005; 18. PP Nomor 54 Tahun 2005; 19. PP Nomor 55 Tahun 2005; 20. PP Nomor 56 Tahun 2005; 21. PP Nomor 58 Tahun 2005; 22. PP Nomor 65 Tahun 2005; 23. PP Nomor 72 Tahun 2005; 24. PP Nomor 79 Tahun 2005; 25. PP Nomor 6 Tahun 2006; 26. PP Nomor 3 Tahun 2007; 27. PP Nomor 38 Tahun 2007; 28. PP Nomor 39 Tahun 2007; 29. PP Nomor 6 Tahun 2008; 30. PP Nomor 48 Tahun 2008; 31. PP Nomor 5 Tahun 2009; 32. PP Nomor 69 Tahun 2010; 33. PP Nomor 71 Tahun 2010; 34. PP Nomor 2 Tahun 2012; 35. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; 36. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; 37. Permendagri Nomor 21 Tahun 2007; 38. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; 39. Permenkeu Nomor 84/PMK.07 /2008; 40. Permendagri Nomor 22 Tahun 2011; 41. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; 42. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; 43. Permenkeu Nomor 127/PMK.07/2011; 44. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003; 45. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005; 46. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006; 47. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006; 48. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006; 49. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007; 50. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 51. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 52. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011; 53. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011; 54. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011; 55. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011; 56. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011; 57. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011; 58. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011; 59. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011; 60. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011; 61. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011; 62. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011; 63. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011; 64. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2011; 65. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011; 66. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011; 67. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2012; 68. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012; 69. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2012; 70. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012; 71. Perbup Situbondo Nomor 85 Tahun 2010; 72. Perbup Situbondo Nomor 31 Tahun 2011.
1. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 969.006.907.761,40
2. Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.043.487.899.640,62
3. Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 118.109.348.044,22
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 43.628.356.165,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
