PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.872 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PPPA No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Diubah dengan
  1. Permen PPPA No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pemberian Dan Pengelolaan Bantuan Di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Arsip Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PPPA No. 15 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1122)
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 263
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Arsip Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PPPA No. 14 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PPPA No. 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permen PPPA No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan