Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2023

Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian bagi Anak dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Permenkumham ini mengatur tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) bagi Anak dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SKIM diberikan kepada ABG Subjek Pasal 3A yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka Pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian bagi Anak dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Bentuk Singkat

Permenkumham

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

07 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

08 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

08 Agustus 2023

Sumber

BN 2023 (613): 27 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Hukum dan HAM

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 930 kali

FILE-FILE PERATURAN

Permenkumham Nomor 13 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

urat Keterangan Keimigrasian - Anak

2023

Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 13, BN 2023 (613): 27 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian bagi Anak dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia

ABSTRAK:

Anak berkewarganegaraan ganda yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan berhak untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan dan mendapatkan kepastian hukum serta keadilan dalam proses pengajuan permohonan pewarganegaraan.
Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2006; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 6 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2007; PP Nomor 31 Tahun 2013; Perpres Nomor 44 Tahun 2015; dan Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021.
Permenkumham ini mengatur tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) bagi Anak dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SKIM diberikan kepada ABG Subjek Pasal 3A yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka Pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521