Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.615 peraturan dalam 0,068 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 45a Tahun 2021

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Di Kota Banjar

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Download :
PERWAL NOMOR 45.a TAHUN 2013 TTG SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.pdf

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik-Standar/Pedoman

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45a, BD.2013/45a

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Di Kota Banjar

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang perumahan rakyat di Kota Banjar perlu adanya Standar Pelayanan Minimal, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat di Kota Banjar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008
peraturan ini mengatur tentang standar pelayanan minimal (spm) bidang perumahan rakyat di Kota Banjar

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.
5 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 19D Tahun 2009

Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download :
4917PERWALI_NO_19-D_TAHUN_2009.pdf

Abstrak

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL - pedoman

2009

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19D, BD.2009/NO.37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB VI Bagian Pertama dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
37 hal

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2010 Tahun 2010

Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Permen PUPR No. 03/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Download :
PermenPU22-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 Tahun 2011

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 11/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Permen PUPR No. 33/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2015

Mencabut :

Peraturan Menteri Nomor 03/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Download :
15 tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor BD 2013/38 Tahun 2013

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan Kabupaten Karawang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 21A Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Bekasi

Kesehatan Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2010 Tahun 2010

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 01/ PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mencabut :

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum

Download :
PermenPU14-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 Tahun 2019

Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Standar/Pedoman

Download :
Peraturan BI No. 21-16-PBI 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2015 Tahun 2015

Pedoman Umum Impelementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan

Abstrak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-04/MENKO/POLHUKAM/7/2012 Tahun 2012

Pedoman Koordinasi Antarunit Organisasi Internal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.