Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.987 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 318 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 384 Tahun 2014

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Kebijakan Akuntansi

Download :
Perbup Nomor 384 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Bandung No. 1331 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Bandung No. 1136 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi

Download :
PERWAL 528 TAHUN 2014 KEBIJAKAN AKUNTANSI-DPKAD.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 529 Tahun 2014

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi

Download :
PERWAL 529 TAHUN 2014 perbaikan sisdur.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 737 Tahun 2019

Perubahan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Kebijakan Akuntansi

Download :
PERGUB 737 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 737, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 737

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; . b. Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; c . Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota .. . tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi/Bupati/ Walikota .
1. Undang-Undang Nomor 28 T ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4574); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 21. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 1 s.d 14; 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Serita Daerah Tahun 2015 Nomor 6), diubah sebagai berikut: 1. Pada Kebijakan Akunlansi mengenai Akunlansi Persediaan diubah sebagaimana Lampiran Kebijakan Akunlansi Persediaan halaman 40; 2. Pada Kebijakan Akunlansi mengenai Akunlansi Asel Telap diubah sebagamana Lampiran Kebijakan Akunlansi Asel Telap pada halaman 55; 3. Pada Kebijakan Akunlansi mengenai Akunlansi Asel Telap, dilambahkan dengan Kebijakan Kapilalisasi Asel Telap sebagaimana Lampiran Kebijakan Kapilalisasi Aset Tetap pada halaman 93; 4. Pada Kebijakan Akuntansi mengenai Penyusulan Asel Tetap ditambah sebagaimana Lampiran Kebijakan Penyusulan Asel Telap pada halaman 110.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
282

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 835 Tahun 2010

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi

Download :
PerWal No.835 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERWALI Kota Bandung No. 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Download :
Perwal 1136 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi

Download :
Perwal 1137 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1331 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Bandung No. 8 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 528 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Mengubah :

PERWALI Kota Bandung No. 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Download :
Perwal 1331 Tahun 2017 (1).pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang No. 1543 Tahun 2014

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Kebijakan Akuntansi

Download :
PERBUP KAB.DELI SERDANG NO.1543 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.