Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 31 huruf b (d),
Pasal 89, Pasal 128 ayat (3) dan Pasal 132 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten tang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang
Kearsipan, serta Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip
maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Pedoman Penyusutan Arsip dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2011; 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2012; 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17
Tahun 2012
materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Penyusutan Arsip dengan Peraturan Bupati; Ruang lingkup penyusutan arsip meliputi:
a . Penyusutan Arsip;
b. Pemindahan Arsip Inaktif;
c. Pemusnahan Arsip;
d. Penyerahan Arsip;
e. Dokumentasi Penyusutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
jumlah 19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 74 Tahun 2020
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran, efisiensi, optimalisasi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Bondowoso Tahun 2021, perlu menetapkan
Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bondowoso.
Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas bagi seluruh aparatur di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam
penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 74 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pemberian Penghasilan Ketigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD 2020/ No. 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemberian Penghasilan Ketigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai, Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari . Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Teknis Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Penerima Penghasilan Ketiga Belas; Perhitungan Besaran Penghasilan Ketiga Belas; Waktu Pembayaran Penghasilan Ketiga Belas; tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban; Pengendalian internal; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 74 Tahun 2020
HAK ATAS TANAH NEGARA - PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PERMOHONAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD 2020/ No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Rekomendasi Untuk Permohonan Hak Atas
Tanah Negara di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pada
pemberian rekomendasi untuk permohonan hak atas tanah
negara oleh perorangan atau badan hukum, dipandang
perlu melakukan pengaturan permohonan hak atas tanah
negara dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Rekomendasi Untuk Permohonan Hak Atas
Tanah Negara di Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Kepala Badsm Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badsm Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan rekomendasi, pembentukan tim penyiapan rekomendasi, mekanisme rapat tim penyiapan rekomendasi, mekanisme pemberian rekomendasi, pembatalan rekomendasi, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
41 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 74 Tahun 2020
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dikabupaten Boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2020/NO.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dikabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan, dengan Membangun Komitmen dan dukungan Stakeholder, dapat menciptakan masyarakat sejahtera melalui Trasnformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 10 Tahun 2016; Perda Kab Boalemo No. 5 Tahun 2016; Perbup Boalemo No. 42 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dikabupaten Boalemo termasuk didalmnya mengatur tentang pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, pembudayaan kegemaran membaca, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 74 Tahun 2020
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 74, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 75
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta pengelolaan penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, perlu mengatur pedoman klasifikasi arsip.
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ARSIP Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Perbup No. 36 Tahun 2016; Perbup Karimun Nomor 46 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman klasifikasi arsip di Lingkungan Pemda Kab. Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
ta 2021-anggaran pendapatan dan belanja desa-penyusunan-pedoman
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, termasuk didalamnya mengatur tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan
kewenangan Desa dan RKP Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa;
e. Hal khusus lainnya;
f. Format Kode Rekening APB Desa;dan
g. Standar Biaya Umum Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang Akan Diatur: Pada Lampiran bahwa Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD TAHUN 2020 NOMOR 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN KETENTUAN YANG TERKAIT DENGAN AKADEMI KEPERAWATAN DALAM PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat; bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen Akademi
Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada Kementerian Kesehatan RI Nomor : 800/515/ 405 .10 /III/ 2018 dan Nomor : KN.02.07/H.I/831/2018 tanggal 6 Maret 2018, pengelolaan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah beralih menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Ketentuan Yang Terkait Dengan Akademi Keperawatan Dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
TERDIRI ATAS 3 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 74 Tahun 2020
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Landak No. 52 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
Mencabut :
PERBUP Kab. Landak No. 31 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Huruf E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan mengamanatkan peningkatan dan penguatan urusan pemerintah bidang penelitian evaluasi penataan Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ; UUD Pasal 18 ayat (6), UU NO.8 Tahun 1974, UU NO.55 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda Landak No.5 Tahun 2016, Perda Landak No.5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi, Jabatan Perangkat Daerah, Kepegawaian, Pembiayaan, Tata Kerja dan Laporan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
Peraturan ini memiliki 24 halaman dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
