Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Kerja Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi korban
kekerasan perernpuan dan anak berbasis gender dan trafficking
di Kota Semarang, pelaksanaannya perlu dilakukan secara
terpadu oleh Jnstansi dan/atau lernbaqa terkait berdasarkan
standarisasi operasional prosedur;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu
membentuk Peraturan Walikota Semar~hg tentang Standar
Operasional Prosedur dan Mekanisme Kerja Pelayanan T erpadu
Bagi perempuan dan · anak Korban Kekerasan Berbasis Gender
dan Trafficking di Kota Semarang
Undang-Undang Nomor 16 T ahun 1950,Undang-Undang Nomor 6 T ahun 1974,Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1984,Undang-Undang Nemer 39 Tahun 1999,Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2000,Undang-Undang Nemer 13 Tahun 2002,Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2002 ,Undang-Undang Nomor 10 T ahun 2004,Undang-Undang Nomor 23 Tahun '2004,Undang-Undang 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,Undang-U_ndangNomor 36 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988,Peraturan Pemerintah Nomor 50 T ahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 4 T ahun 2006,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002,Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002Keputusan Bersama 3 Menteri dan Kapolri Nomor. 14/
Meneg Pemberdayaan Perempuan/ Dep. V/ X i 2002, Nomor. 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor. 75/HUK/ 2002, Nomor POL B/3048/2002 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, perlindungan dan pelayanan, standar operasional prosedur pelayanan terpadu, mekanisme, penyelenggaraan dan pelayanan, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2011.
51 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011
Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) - Pedoman Operasional Pelaksanaan
2011
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, BD.2011/No. 9
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
keluarga memiliki kompleksitas yang tinggi dengan cakupan yang
bersifat multidimensi baik menyangkut lingkungan kondisi tempat
tinggal, kualitas manusia maupun ekonominya; bahwa dalam rangka kejelasan arah untuk melaksanakan Program
Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat
(PAPKS-BM), maka dipandang perlu menyusun Pedoman
Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan
Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Tahun
Anggaran 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi
Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKSBM) Tahun Anggaran 2011;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang visi, misi, strategi dan tujuan, dana kegiatan, organisasi pelaksana, ketentuan khusus.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.
97 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa anak baik sebagai individu maupun sebagai generasi
penerus bangsa hams dijaga pertumbuhan dan
perkembangannya sehingga anak dapat berkembang secara
wajar baik fisik, mental, sosial, dan intelektualnya; bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis-jenis pekerjaan
yang terburuk sangat membahayakan dan akan menghambat
pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar
disamping bertentangan dengan hak asasi anak dan nilai-nilai
kemanusiaan yang diakui secara universal; bahwa untuk mencegah dan menghapus Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kota Pekalongan, perlu
menyusun dan melaksanakan program aksi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
di Kota Pekalongan;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan
Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistematika Rencana Aksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011.
23 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak
ABSTRAK:
a. bahwa setiap anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah maupun nasional sehingga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial;
b. bahwa Pemerintah Kota Semarang berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan ditingkat kelurahan dan kota responsif terhadap kebutuhan anak;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang kebijakan kota layak anak dan pendekatan kelurahan ramah anak
UU Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 23 Tahun 2002, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 50 Tahun 1992, PP Nomor 38 Tahun 2007, Pcraturan Menter Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009, Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Kota Semarang Nomor· 11 Tahun 2008,
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip, tujuan dan ruang lingkup, pelaksanaan, kelembagaan, sistem skoring dan indikator dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2010.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis 2011 Semua Anak Kota Magelang Tercatat Kelahirannya.
ABSTRAK:
bahwa sampai saat ini masih terdapat anak di Kota Magelang yang
identitasnya belum tercatat dalam Register Akta Kelahiran sehingga
dapat berakibat hukum antara lain yaitu tidak tercatatnya nama anak
silsilah dan kewarganegaraannya ; bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia
Tercatat Kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan
pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah
kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah , Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b , perlu
disusun dalam suatu Rencana Strategis yang dapat menjadi acuan
bersama bagi lembaga pemerintah di Kota Magelang dalam
melaksanakan pencatatan kelahiran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf
b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Strategis 2011 Semua Anak Kota Magelang Tercatat Kelahirannya;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 1992; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2002; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2006; PP No 37 tahun 2007; PP No 38 tahun 2007; Perpres No 25 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2008; Perda No 7 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang rencana strategis, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2010.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan, birnbingan, pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak, ha1 tersebut perlu dilaksanakan di Kota Surakarta dengan melibatkan semua komponen masyarakat dan pemerintah; bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak perlu dikerr~bangkan Program Kota Layak Anak, dan sebagai upaya ur~tuk mencapai keberhasilan Kota Layak Anak di Kota Surakarta maka dikembangkan pula Kecamatan dan Kelurahan Layak anak sebagai sasaran program adalah keluarga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan WaIi kota Surakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nonior 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Wndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas dan tujuan, prinsip, strategi dan sasaran, program, ruang lingkup dan lokasi, keberhasilan, tahap pelaksanaan dan kepengurusan, indikator kelurahan layak anak, tanggungjawab pemerintah, orang tua, keluarga dan masyarakat, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2010.
39 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kartu Insentif Anak
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti dengan pedoman uraian tugas jabatan struktural pada Sekretariat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Perauran Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2009.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19-B Tahun 2009 dicabut.
58 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
