Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2018
pedoman penyusutan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pohuwato
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2018/No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit kerja selaku penncipta dan pengelola arsip maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Naional No.19 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.17 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.25 Tahun 2012; Peraturan Kepal ANRI No.37 Tahun 2016; Perd Kab. Pohuwato No.8 Tahun 2016; Perda Kab. Pohuwato No.12 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman penyusutan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang pemindahan arsip, pemusnahan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 telah diatur mengenai Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik Tahun 2018, Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai Lokasi Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mai Pelayanan Publik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 25 Tahun 2009; UU No 23 tahun 2014; PP No 68 Tahun 1999; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 27 Tahun 2009; Permendagri No 24 tahun 2006; Permenpan RB No 23 Tahun 2017; Perda kab Banyumas No 16 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, prinsip, ruang lingkup dan penetapan lokasi, penyelenggaran mal pelayanan publik, pembiayaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2018 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan arsip sejak penciptaan, penggunaan, penyimpanan hingga penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 190 Tahun 2005 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28
Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan kode klasifikasi
arsip di Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa dalam
lingkup wilayah Administrasi Daerah. Ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis di Pemerintah Kabupaten
Banyumas dan Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan klasifikasi
arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
84 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu Membentuk Peraturan Bupati . Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati .
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 ; Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 dan Nomor 51 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 .
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penerbitan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing ,Meliputi : Ketentuan Umum ; Syarat Dan Tata Cara Perpanjangan IMTA ; Tenaga Kerja Pendamping Dan Laporan Keberadaan ; Pembinaan dan Pengawasan ; Pelaporan ; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 41 Tahun 2018
pedoman pengelolaan arsip vital dilingkungan pemerintah kabupaten pohuwato
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2018/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk pada setiap satuan kerja Daerah/ Unit kerja di Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Terdapat arsip vital serta dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Pemerintah Kabupaten Pohuwato agar dikelola dengan baik dan benar.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.49 Tahun 2015; Perda Kab Pohuwato No.8 Tahun 2016; Perda Kab Pohuwato No.10 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato termasuk di dalamnya mengatur tentang Pengelolaan Arsip Vital.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Dan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar agar dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Pasal 2 Pearaturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara . dalam rangka terwujudnya pengelolaan arsip inaktif secara tertib agar tercipta keseragaman, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsip inaktif, sehingga memudahkan penemuan kembali arsip inaktif secara tepat, cepat dan benar, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsiparsip inaktif . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Dan Arsif Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum : UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 ; UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 ; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Dan Arsip Inaktif Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar , Meliputi : Ketentuan Umum ; Ruang Lingkup ; Pengelolaan Arsip Vital ; Pengelolaan Arsip Inaktif ; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
33 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
