PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 20.046 peraturan dalam 0,104 detik

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman
Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perbankan, Lembaga Keuangan Standar/Pedoman
Download file:
Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BI No. 5 Tahun 2024 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran
Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan BI No. 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan OJK No. 43 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2021 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan OJK No. 59 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Publikasi oleh Perusahaan Pemeringkat Efek
  2. Peraturan OJK No. 58 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Perusahaan Pemeringkat Efek
  3. Peraturan OJK No. 57 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek
  4. Peraturan OJK No. 52 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2020 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1996 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi, beserta Peraturan Nomor VIII.G.6 yang merupakan lampirannya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 Tahun 2020
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor X.D.1 yang merupakan lampirannya
  2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-21/PM/2004 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor VIII.G.8 yang merupakan lampirannya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-22/PM/2004 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor IX.C.6 yang merupakan lampirannya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perbankan, Lembaga Keuangan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-425/BL/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta Peraturan Nomor IX.M.1 yang merupakan lampirannya

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan