Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERGUB Prov. Gorontalo No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 97, BD.2014/NO.97
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontao termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dinas, penjabaran tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 27 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 95 Tahun 2014
pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan di provinsi gorontalo
2014
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 95, BD.2014/NO.95
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Provinsi Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.29 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1996; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.12 Tahun 2013; Permenkes No.001 Tahun 2012; Permenkes No.28 Tahun 2014; Permenkes No.56 Tahu 2014; Permenkes No.59 Tahun 2014; Perda Prov Gorontalo No.08 Tahun 2012; Perda Prov Gorontalo No.07 Tahun 2013; Perda Prov Gorontalo No.8 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Provinsi Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 93 Tahun 2014
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEndidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga PROVINSI GORONTALO
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 93, BD.2014/NO.93
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontao termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dinas, penjabaran tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 26 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 92 Tahun 2014
TUGAS DAN FUNGSI DINAS Pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi gorontalo
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 92, BD.2014/NO.92
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 1973; PP. 6 Tahun 1995; PP No. 9 Tahun 2003; PP No.28 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian No.58/Permentan/OT.140/8/2007; Kepres No. 47 Tahun 1986; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dinas, penjabaran tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 21 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 91 Tahun 2014
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI GORONTALO
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 91, BD.2014/NO.91
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Dan Perkebunan Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 1973; PP. 82 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2013; Perda No. 2 Tahun 2013; Perda No. 12 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontao termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dinas, penjabaran tugas dan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 20 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 91 Tahun 2014
Administrasi dan Tata Usaha NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
PERGUB Prov. DIY No. 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 88 Tahun 2014
TUGAS DAN FUNGSI DINAS keuangan dan aset daerah PROVINSI GORONTALO
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 88, BD.2014/NO.88
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 12 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontao termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dinas, penjabaran tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 39 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 87 Tahun 2014
mekanisme - penerAPAN - ADMINISTRATIF - PEMANFAATAN - RAUNG - WILAYAH - PESISIR - DAN - PULAU-PULAU - KECIL
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 87, BD 2014/NO.87
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor16 Tahun 2013, Perlu ditetapkan mekanisme Penerapan Sanksi Administratif Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2009; UU RI No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; Permenlutkan No. PER.16/MEN/2008; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov. Jabar No. 1 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 9 Taun 2012; Perda Prov. Jabar No. 16 Tahun 2013.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Mekanisme Penerapan Sanki Administratif Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi Ketentuan Umum, Mekanisme, Pelaporan, Pengawasan, Keberatan dan Banding, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU RI No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014.
12 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 86 Tahun 2014
tata cara pelaksanaan mutasi aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo yang dipekerjakan atau diperbantukan pada pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 86, BD.2014/NO.86
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Pada Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Lainnya
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pelaksanaan mutasi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan/diperbentukan pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Lainnya.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014 UU No.23 Tahun 2014; PP No.100 Tahun 2000; PP No.9 Tahun 2003; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.1 Tahun 2013; Permendagri No.1 Tahun 2014; Pergub Gorontalo No.20 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Aparatur Sipil Negera Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Yang Dipekerjakan Atau Diperbentukan Pada Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Daerah Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 85 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.60 Tahun 2008; Permendagri No.23 Tahun 2007; Permendagri No.28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara No.Per/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.per/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.19 Tahun 2009; Perda Prov Gorontalo No.13 Tahun 2013; Pergub Gorontalo No.40 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan Dan Fungsi, Ruang Lingkup Pengawasan, Prinsip-Prinsip Dasar, Standar Umum, Perencanaan Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan, Pelaporan Hasil Pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 53 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
