Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2020
ABSTRAK:
dalam rangka Penataan, Penertiban dan Pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pemalang maka perlu adanya pemutihan Izin Mendirikan Bangunan. Untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi kepemilikan bangunan tempat tinggal yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dapat diberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan Prosedur dan keringanan pembayaran retribusi Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permen PU Nomor 13/PRT/M/2006; Perda Kab. Pemalang No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016; Perda Kab. Pemalang No. 1 Tahun 2018; Perbup No. 17 Tahun 2017; Perbup No. 30 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Persyaratan, Tata Cara, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 87 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor
13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, Pada Urusan Pemerintahan di bidang
Kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah,
terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi
bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai
unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan
layanan secara profesional;
b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan, maka pembentukan
organisasi RSUD RAA Soewondo Pati perlu diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah
Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD RAA
Soewondo kelas B pada Dinas Kesehatan. Susunan Organisasi RSUD RAA Soewondo terdiri dari :
a. Direktur.
b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari :
1. Bagian Tata Usaha;
a) Subbagian Umum;
b) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
dan
c) Subbagian Kepegawaian.
2. Bagian Sistem Informasi, Mutu, Pendidikan dan
Penelitian;
a) Subbagian Sistem Informasi dan Rekam Medis;
b) Subbagian Pendidikan dan Penelitian; dan
c) Subbagian Mutu Rumah Sakit.
3. Bagian Program dan Keuangan;
a) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;
b) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi
Dana; dan
c) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
c. Wakil Direktur Pelayanan;
1. Bidang Pelayanan;
a) Seksi Pelayanan Rawat Jalan; dan
b) Seksi Pelayanan Rawat Inap.
2. Bidang Keperawatan;
a) Seksi Keperawatan Rawat Jalan; dan
b) Seksi Keperawatan Rawat Inap.
3. Bidang Penunjang.
a) Seksi Penunjang Medik
b) Seksi Penunjang Non Medik
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
RSUD RAA Soewondo berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 87 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Khusus Rumah Sakit Umum Daerab Kabupaten Pasaman Barat;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pemerintah Bupati Pasaman Barat Nomor 88 Tahun 2015
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKANDAN ORGANISASI RSUD
3. OTONOMI RSUD
4. ESELONISASI PEJABAT RSUD
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permendag No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Mencabut :
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1124/M-Dag/Kep/ 12/2013 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Menteri Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 365/ SJ-DAG/ KEP/9/ 2015 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan
sekretariat daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2019/NO.87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Psal 5 Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab batang No 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Perbup Batang No 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat daerah; bahwa dengan ditetapkannya Permendagri No 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, maka Perbup Batang No 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat daerah sudah tidak sesuai, sehingg aperlu diganti; bahwa berdasarkan pertimabngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 56 Tahun 2019; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Batang No 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kab Batang Tahun2 018 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 87 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PROGRAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2019/No. 808
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU no.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 10 Tahun 2000; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2008; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014; Permenpan RB No.60 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabvupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Benturan Kepentingan, Penanganan Benturan Kepentingan, serta Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 87 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada aparatur pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Kebijakan Pembinaan;
Kebijakan Pengawasan;
Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi;
Pengembangan Kompetensi;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 87 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap desa Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomr 6 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, Perpres Nomot 78 Tahun 2019, Permendagri Nomr 114 Tahun 2014, Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019, Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018, Perbup Semarang Nomor 80 Tahun 2019 dan Perbup Semarang Nomr 81 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, jumlah desa, penetapan rincian dana desa, mekanisme dan tahapan penyaluran dana desa, prioritas penggunaan dana desa, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dana desa, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
26 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
