Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan; Susunan, Kedudukan, Dan Tugas Pokok; Unit Pelaksana Teknis Tertentu; Eselonering; Kelompok Jabatan Fungsional; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2008.
19 Halaman Peraturan Dan 32 Halaman Penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 12 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.12, TLD No.12, LL KOTA PONTIANAK : 7 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Pontianak Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemekaran di Kelurahan di wilayah Kecamatan Pontianak Utara
UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 36 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 2 Tahun 2008, Perda No. 8 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan Kelurahan, Luas Dan Batas Kelurahan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Susunan Organisasi Dan Kependudukan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2008.
5 halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2008 NOMOR 85
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekertariat Daerah Kabupaten Mamasa dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa secretariat daera dan secretariat dewan perwakilan rakyat
daerah kabupatan mamasa sesuai kedudukan, tugas dan pungsinya
mempuyai peranan penting dalam penyalengaran
pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat;
b. bahwa organisasi secretariat daerah dan sekretaris dewan perwakilan
rakyat daerah kabupaten mamasa sebagai mana diatur dalam
peraturan daerah kabupaten mamasa nomor: 8 tahun 2005, suda tidak
sesuai dengan tuntutan kebutuhan serta peraturan perundang –
undangan yang berlaku sehinga perlu dilakukan penataan ulang.
a. Undang – undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok
kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
3041 ) Sebagai mna telah diubah dangan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Derah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125,
Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagai
mana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Penetapan Peraturan Pemerinta pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2003 Tentang perubahan atas undang- undang Nomor
32 Tahun 2004 Tntang Pemerintahan Daera menjadi Undang-Undang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
d. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang pembbinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 42, tambahan lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4090);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang pembagian urusan prmerintahan antara
pemerintah,Pemerintahan daerah propinsi dan pemerintah daerah
Kabupaten dan kota(lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, tambahan Negara Republik Indonesia Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi pada Sekertariat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008.
22 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenteng Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan dan Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.9.SERI.E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat