Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.385 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Untuk Mengatasi Keadaan Sekarang dan Waktu Dekat

Abstrak

Perekonomian

Download file:

Perpres No.25 Tahun 1964.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Lalu Lintas Barang dan Uang di Pelabuhan Bebas Sabang

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

Download file:

Perpres No.23 Tahun 1964.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera

Abstrak

Perekonomian Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 13 Tahun 1965 tentang Perobahan atau Penambahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1964, Tentang Otorita Jalan Raya

Download file:

Perpres No.17 Tahun 1964.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Nilai Transaksi Rupiah dan Perangsang Ekspor

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 9 Tahun 1967 tentang Penarikan Kembali Nilai Lawan Rupiah

Mencabut

PERPRES No. 5 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang Ekspor

Download file:

Perpres No.13 Tahun 1964.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 12 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Dewan Pertekstilan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Perekonomian

Download file:

Perpres No.12 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Hari Kewirausahaan Nasional

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download file:

Keppres Nomor 20 Tahun 2024.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia

Abstrak

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Download file:

Keppres Nomor 13 Tahun 2022.pdf

PAHLAWAN NASIONAL - GAMBAR UTAMA - RUPIAH KERTAS - NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

2022

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 13, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia

ABSTRAK:

Sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada pahlawan nasional, perlu mencantumkan gambar pahlawan yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 2011; Keppres Nomor 175 Tahun 1960; Keppres Nomor 590 Tahun 1961; Keppres Nomor 244 Tahun 1963; Keppres Nomor 107 Tahun 1964; Keppres Nomor 077/TK/1993 Tahun 1993; Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011; Keppres Nomor 83/TK/Tahun 2012; dan Keppres Nomor 84/TK/Tahun 2012.
Keppres ini mengatur mengenai penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk delapan pahlawan nasional. Penggunaan gambar dan nama pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut telah mendapat persetujuan dari ahli waris masing-masing pahlawan nasional.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
Lampiran: 4 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah

KEPPRES No. 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur

Download file:

Keppres Nomor 12 Tahun 2022.pdf

Dewan Kawasan - Kawasan Ekonomi Khusus - Provinsi Jawa Timur - perubahan

2022

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 12, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta Pasal 27 ayat (3) Perpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan perubahan Keppres tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2009; PP Nomor 40 Tahun 2021; PP Nomor 68 Tahun 2019; PP Nomor 71 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2022.
Keppres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Keppres Nomor 31 Tahun 2019. Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur diketuai oleh Gubernur Jawa Timur dengan wakil ketua dari Bupati Gresik dan Bupati Malang. Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kawasan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
Keppres ini mengubah Keppres Nomor 31 Tahun 2019.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Download file:

Keppres Nomor 11 Tahun 2022.pdf

dewan Kawasan - Kawasan Ekonomi Khusus - Provinsi Jawa Barat

2022

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 11, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Lido dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta Pasal 27 ayat (3) Perpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, perlu dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Barat dengan Keppres.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2009; PP Nomor 40 Tahun 2021; PP Nomor 69 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2022.
Keppres ini mengatur mengenai penetapan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Barat (Dewan Kawasan) dengan susunan keanggotaan yang diketuai oleh Gubernur Jawa Barat. Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kawasan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut

KEPPRES No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Download file:

Keppres Nomor 10 Tahun 2022.pdf

Dewan Nasional - Kawasan ekonomi Khusus - kek

2022

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 10, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta Pasal 7 ayat (4) Perpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan kembali Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2009; PP Nomor 40 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2022.
Keppres ini mengatur mengenai penetapan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Dewan Nasional) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dengan anggota beberapa Menteri terkait. Dewan Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan. Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewab Nasional bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
Keppres ini mencabut Keppres Nomor 8 Tahun 2010.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 1964.

ABSTRAK:	Guna mendorong penumbuhkembangan kewirausahaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwirausaha, Pemerintah menetapkan tanggal l0 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keppres ini menetapkan tanggal 10 Juni sebagai hari Hari Kewirausahaan Nasional dan bukan hari libur.
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.