Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.312 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-daerah Tertentu
Mengubah
  1. PP No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
  2. PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
Download file:
PP 52 Tahun 2011.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
    Mencabut ketentuan Pasal 2A PP Nomor 94 Tahun 2010
Diubah dengan
  1. PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
  2. PP No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
Download file:
PP 94 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Abstrak
APBD APBN Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
    Mencabut Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2010.
Mencabut
  1. PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah
Download file:
PP 80 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  2. PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Download file:
PP 79 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pengajuan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan
Download file:
PP 34 Tahun 2010.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun Tunjangan Hari Tua Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua Presiden Republik Indonesia,
Download file:
PP_No_68_2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Mengubah
  1. PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Download file:
PP_No_40_2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Download file:
PP_No_29_2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Darat/Laut/Udara Perpajakan
Download file:
PP_No_28_2009.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PP_No_25_2009.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan