Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.598 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

Download file:

Perpres Nomor 42 Tahun 2020.pdf

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 42, LN.2020/NO.74, JDIH.SETKAB.GO.ID : 16 HLM.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga dan kinerja pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah demi terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan yang baik.
Dasar hukum perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur Sanksi merupakan hukuman yang dikenakan oleh Pemerintah kepada kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Penghargaan merupakan apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada kementerian negaraf tembaga dan/atau Pemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Adapun Untuk meningkatkan Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kepada kementerian negara/lembaga dapat diberikan Penghargaan danf atau dikenai Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
Perpres ini mencabut Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.
Ketentuan mengenai pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi berdasarkan hasil penilaian kepada kementerian negara/lembaga atas Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha; dan pemerintah daerah atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
Lampiran file: 16 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 15)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Standar Harga Satuan Regional

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Download file:

Perpres Nomor 33 Tahun 2020.pdf

Perpres Nomor 33 Tahun 2020 - Lampiran I.pdf

Perpres Nomor 33 Tahun 2020 - Lampiran II.pdf

STANDAR - HARGA SATUAN - REGIONAL

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 33, LN.2020/NO.57, JDIH.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Standar Harga Satuan Regional

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.
Dasar hukum peraturan presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan presiden (perpres) ini menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya : honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD. Sedangkan dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai : batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perpres Nomor 88 Tahun 2019.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Download file:

Perpres Nomor 78 Tahun 2019.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Dana Abadi Pendidikan

Abstrak

APBN Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

Download file:

Perpres Nomor 12 Tahun 2019.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 141 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perpres Nomor 141 Tahun 2018.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 129 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perpres Nomor 129 Tahun 2018.pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran I).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran II).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran III).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran IV).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran V).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran VI).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran VII).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran VIII).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran IX).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran X).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran XI).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran XII).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran XIII).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran XIV).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran XV).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran XVI).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran XVII).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran XIX).pdf

Perpres Nomor 129 Tahun 2018 (Lampiran XX).pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Abstrak

APBN Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perpres Nomor 5 Tahun 2018.pdf

Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Lampiran I.pdf

Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Lampiran II.pdf

Perpres Nomor 5 Tahun 2018 - Lampiran III.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perpres Nomor 107 Tahun 2017.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Download file:

Perpres Nomor 86 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.