Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.744 peraturan dalam 0,095 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 61 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal

Struktur Organisasi

Download :
2021PERWAL3335Tegal.Walikota061.PDF

Abstrak

STRUKTUR-ORGANISASI

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BD.2021/No.61

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, penjabaran tugas dan fungsi, UPTB, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralohan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
29 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 61 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Struktur Organisasi

Download :
2023perwali3578061.pdf

Abstrak

SOTK

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 61; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4345

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya. b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 5 Tahun ; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No 40 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permenhub No PM 139 Tahun 2016; Permendagri No 137 Tahun 2017; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Kota Surabaya No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2021.
Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 81) diubah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 61 Tahun 2014

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wonosobo

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Organisasi Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Download :
Perbup Wonosobo Tahun 2014 No 61.pdf

Abstrak

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2014/NO.61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo serta visi, misi dan tujuan strategis organisasi, maka perlu menyusun fungsi, tugas, dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan unsur dan kewenangannya secara berdaya guna dan berhasil guna; bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu menjabarkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas serta tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo sebagai pedoman kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Susunan Organisasi Bab III Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bab IV Tata Kerja Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Organisasi Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dicabut.
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 61 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Seruyan No. 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

Download :
PERBUP SERUYAN NO 61 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2022/No.63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas dan Fungsi; 5. Kepegawaian dan Eselon; 6. Kelompok Jabatan; 7. Tata Kerja; dan 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kabupaten Seruyan
20 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

Lingkungan Hidup Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Depok No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Abstrak

Stuktur-organisasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BD 2021/61

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

ABSTRAK:

Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2016

Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Bandung No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

Download :
PERBUP 61 TAHUN 2016 TTG BSO BADAN.pdf

Abstrak

kedudukan - dan - susunan - organisasi - badan - daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2016/63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas, serta kejelasan arah dan tujuan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perda Kab. Bandugn No. 12 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup mengenai Keududkan dan Susunan Organisasi Badan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 204 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015;PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Badan Daerah, Jabatan Perangkat Daerah, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
14 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 61 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

Struktur Organisasi

Download :
2016pb3201061.pdf

Abstrak

kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - dinas - kesehatan - pangan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Kab,. Bogor Tahun 2016 No. 61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 17 Perda No. 12 Tahun 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perda No. 12 tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
Dasar Hukum Peraturan upati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 tahun 2003 sebagaimana telah diuabh dengan PP No. 63 tahun 2003; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Pertanian No. 40/Permentan/OT.010/08/2016; Permen Petanian No. 43/Permentan/OT.010/08/2016; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi,Unsur Dan Susunan Organisasi, Tugas Unsur Organisasi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Tata Hubungan Kerja, Kepegawaioan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
16 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 61 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KOTA PALOPO

Struktur Organisasi

Download :
Peraturan Walikota Palopo Nomor 61 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, LK.2016/NO.61

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota. Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KOTA PALOPO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan; 7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah; 8. Kecamatan adalah bagian wilayah Kota Palopo yang dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan; 9. Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah Pejabat yang memimpin Kecamatan; 10. Sekretaris adalah Sekretaris Camat; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Kecamatan; 12. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Kecamatan; 13. Lurah adalah perangkat kecamatan yang memimpin kelurahan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari: a. Camat; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak La.njut. c. Seksi Pemerintahan Umum; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat; f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kebersihan; g. Seksi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan; h. Lurah. (2) Bagan Struktur Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Kecamatan adalah perangkat daerah membantu Walikota dalam pelaksanaan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu CAMAT Pasal 4 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (2) Camat mempunyai Tu.gas Pokok : menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Palopo yang dilimpahkan oleh Walikota; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai Fungsf. : a. perumusan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan; b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang• undangan; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palopo yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Camat mempunyai Rincian Tu.gas: a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait pelaksanaan tugas; b. menetapkan usulan program, rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan kecamatan; c. memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan kecamatan; d. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kecamatan; e. melaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; f. melaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; g. melaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. melaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; i. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan; j. melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan kelurahan; k. melaksanakan pengaduan masyarakat; 1. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; m. melaksanakan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada walikota sebagai bahan pengambilan kebijakan; n. pembuatan laporan hasil kegiatan Kecamatan; o. pemberian saran dan pertimbangan kepada walikota untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan. p. menilai prestasi kerja bawahan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal S (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada cam.at dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup kecamatan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Tindak lanjut dan Keuangan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi : a. pelaksanaan urusan sekretariat, rumah tangga dan aset Kecamatan; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Ri.nci.an Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; h. melaksanakan dan mengoorclinasikan pelayanan ketatausahaan; i. melaksa.nakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset kecamatan; k. melakukan • fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola kelurahan; I. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; m. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan . kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Camat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Sub Bagian Umum dau Kepe:,gawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) «epala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan ·urusan· rumah ta.ngga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan ttrusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; I. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan• aset; n. menilai prestasi kerja bawahan; o. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak La.njut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Database Kecamatan, melaksanakan evaluasi dan Tindak lanjut basil pemeriksaan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub BagianPerencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; 7 • h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; m. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga SEKSI PEMERINTABAN UMUM Paragraf 1 Seksi Pemerintahan Umum Pasal 8 (1) Seksi Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Kepala Seksi Pemerintahan Umum mempunyai Tu.gas Pokok : menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan umum dan melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan tingkat kelurahan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan Umum mempunyai Ri.ncian Tu.gas: a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; b. melakukan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum; d. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan; e. menyusun monografi kecamatan; f. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat kelurahan; h. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; i. melakukan koordinasi kegiatan pemerintahan di kecamatan; · j. melakukan fasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; k. melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan; I. melaksanakan fasilitasi administrasi dan pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di tingkat kecamatan; m. melaksanakan administrasi dan registrasi pertanahan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; dan o. menilai prestasi kerja bawahan; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Camat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasal 9 (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Tu.gas Pokok : menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan; b. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; c. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang• undangan; e. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan peraturan perundang-undangan lainnya; f. melaksanakan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; g. melaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan; h. melakukan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perlindungan Masyarakat; i. melakukan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertim.bangan kepada atasan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Camat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pasal 10 (1) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok : menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan masyarakat serta melaksanakan koordinasi penyelenggaran pembangunan prasarana dan fasilitas umum. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di tingkat Kecamatan; b. melaksanakan program bidang pembangunan; c. melaksanakan program bidang kesejahteraan masyarakat; d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan; e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat; f. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; h. melaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas umum di tingkat kelurahan; i. melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan; j. melakukan koordinasi penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan; k. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan; 1. melaksanakan pengawasan atas kondisi kerawanan sosial; m. melaksanakan pemberian pertimbangan telmis status sosial masyarakat; n. melaksanakan koordinasi pemberian bantuan sosial, pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peran perempuan; o. melakukan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat; p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; q. menilai prestasi kerja bawahan; dan r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Camat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kebersihan Pasal 11 (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kebersihan mempunyai Tu.gas Pokok : menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat serta koordinasi pengelolaan kebersihan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kebersihan mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebersihan di tingkat Kecamatan; b. melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan; c. melaksanakan koordinasi dan pengawasan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada dalam wilayah kecamatan; d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; e. melakukan fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan; f. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan; g. melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah; h. melaksanakan fasilitasi pembinaan lingkungan hidup dan kebersihan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan; i. melaksanakan koordinasi pemeliharaan lingkungan serta sarana dan fasilitas kebersihan di tingkat kelurahan; j. melakukan koordinasi pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah Kecamatan; k. melaksanakan evaluasi tingkat perkembangan kelurahan dan perlombaan kelurahan di tingkat Kecamatan; 1. melakukan koordinasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman; m. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Camat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 5 Seksi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan Pasal 12 (1) Seksi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan mempunyai Tugas Pokok : menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan mempunyai Rincian Tugas : a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum dan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan; b. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; c. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kepada masyarakat di kecamatan; d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; e. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan; f. melaksanakan fasilitasi proses pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Keterangan Administrasi Kependudukan lainnya; g. melakukan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat; h. melakukan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Camat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat LURAH Paragraf 1 Lurah Pasal 13 ( 1) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah selaku perangkat kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Lurah mempunyai Tu.gas Pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat di Kelurahan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mempunyai Rincfan Tu.gas : a. menyusun recana kerja dan rencana strategis kelurahan; b. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; c. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat keurahan; d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat kelurahan; e. melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan; f. menyelenggarakan upaya ketentraman dan ketertiban umum; g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; I' h. melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang• undangan di Kelurahan; i. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat; j. melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, ketatausahaan, dan kearsipan kelurahan; k. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Camat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABIV TATAKERJA Pasal 14 (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Camat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan; Pasal 15 Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Kecamatan wajib melaksanakan tugas masing• masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 16 (1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub bagian, Jabatan Fungsional Tertentu pada Kecamatan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Tertentu pada Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ... Pasal 17 Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub bagian, Jabatan Fungsional Tertentu pada Kecam.atan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 18 (1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Tertentu pada Kecamatan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bah.an pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan dengan keahlian tertentu. Pasal 20 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VI PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 71 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Kecamatan Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 71 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Kecamatan Kota Palopo
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 61 Tahun 2006

Uraian Tugas Jabatan Struktural Kelurahan Kabupaten Pemalang

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Pemalang No 61 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Uraian Tugas Jabatan

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2006/NO.61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kelurahan Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Kelurahan Kabupaten Pemalang maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kelurahan Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu meretapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kelurahan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Bupati Permalang Nomor 47 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Susunan Organisasi Bab III Uraian Tugas Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 61 Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
86perbup-nomor-61-tahun-2016.pdf

Abstrak

struktur - organisasi - dan - tata - kerja - dinas - perdagangan - koperasi - usaha - kecil - dan - menengah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2016/61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perda No. 7 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dina Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2016; UU No. 30 tahun 2014; PP No. 60 tahun 2008; PP No. 18 tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Organisasi, Tugas Poko Dan Fungsi, Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Publik, Tata Kerja, Jabatan Perangkat Daerah, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
26 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT