Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.652 peraturan dalam 0,022 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 249 Tahun 1952
Pembatalan Peraturan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Menonaktifkan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No. 249 Tahun 1952.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 235 Tahun 1952
Pembebasan Wakil GSBI Dari Anggota Panitia Perancang Gaji Pegawai Negeri Dan Mengangkat Anggota Gsbi Sebagai Anggota Panitia Perancang Peraturan Gaji
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No. 235 Tahun 1952.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 226 Tahun 1952
Pembentukan Perutusan Untuk Mewakili RI Dalam Konperensi Kedua Dari Commission For Asia And Far East (ECAFE) Di Bangkok
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No. 226 Tahun 1952.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 222 Tahun 1952
Pembentukan Perutusan Untuk Ikut Serta Dalam Rombongan Yang Akan Menjalankan Railway Operations Study Trip
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No. 222 Tahun 1952.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1952
Pembentukan Delegasi Untuk Mewakili RI Dalam Konperensi Wakil-Wakil Yang Berkuasa Penuh Dari I.T.U. (S)
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No. 212 Tahun 1952.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 211 Tahun 1952
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Pembentukan Panitia Yang Bertugas Meninjau Organisasi Pemerintah Pusat Dan Untuk Memajukan Usul Agar Tercapai Organisasi Yang Efisien
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No. 211 Tahun 1952.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1952
Pembentukan Perutusan Untuk Mewakili RI Dalam Group Visit And Study Trip Of Iron And Steel Esperts To Japan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No. 193 Tahun 1952.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 218 Tahun 1951
Penunjukan Wakil Kementerian Pertahanan Untuk Duduk Sebagai Anggota Panitia Negara Urusan Pertambangan
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Download file:
Keppres No.218 Tahun 1951.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 216 Tahun 1951
Pengesahan Keputusan Menteri Urusan Pegawai 1951 Nomor PP. D-III/22 Dan Menetapkan “Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri”
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No.216 Tahun 1951.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1951
Pengangkatan Panitia Agraria
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No.212 Tahun 1951.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan