Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang– Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; . Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/ XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/ PB/XII/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/ VI/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Asi Eksklusif
3. Inisiasi Menyusu Dini
4. Air Susu Ibu Eksklusif
5. Rawat Gabung
6. Donor Air Susu Ibu
7. Informasi, Edukasi Dan Pedoman
8. Penggunaan Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lain
9. Tempat Kerja Dan Tempat Sarana Umum
10. Dukungan Masyarakat
11. Pembinaan Dan Pengawasan
12. Penghargaan
13. Sanksi Administratif
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 234 Tahun 2021
Struktur OrganisasiKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Purwakarta No. 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah wajib melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 061/5875/OTDA,Tanggal 10 September 2021, Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti hasil pertimbangan yang diberikan Mendagri melalui Gubernur (GWPP) tersebut dengan melakukan penyesuaian Perkada SOTK perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 103 Tahun 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 338 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Pasal 9 ayat (4) Pasal 11 ayat(4) Pasal 15 ayat (4) Pasal 22 ayat (3) Pasal 25 ayat (4) Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Perda No. 6 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang peraturan pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 87 Tahun 2014; Perda Kab. Karawang No. 14 tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2018; Perbup Karawang No. 65 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, fasilitas, Peran Serta Masyarakat, Lembaga, Sistem Informasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 341 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak hak nya agar tumbuh dalam rangka menjapai tujuan perlindungan diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan kelompok warga pada tingkat masyarakat berdasarkan keputusa Presiden No. 36 Tahun 1990 maka perlu menetapkan Perbup tentang perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Penguatan Dan Pengembangan PATBM, Tujuan Pelaksanaan PATBN, Azas Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan PATBM,Penanganan Korban Kekerasan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 342 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak hak anak berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b dan huruf e Perda kab. Karawang No. 4 Tahun 2016; maka perlu menetapkan Perbup tentang Kec. layak anak dan desa /kelurahan layak anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 20114 sebagaiamana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; Peremn Pemberdayaab Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Indokator Kecamatan Layak Anak Dan Indikator Desa Kelurahan Layak Anak, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 396 Tahun 2023
rencana - aksi - daerah - pengembangan - kabupaten - layak - anak
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 396, BD 2023/396
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
Bahwa kabupaten Layak Anak merupakan sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan Komitmen dan Sumber daya Pemerintahan dengan ditetapkan Kabupaten Karawang sebagai salah satu Wilayah kerja pengembanagan modal Kabupaten Layak Anak berdasarkan katentuan Pasal 8 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang rencana aksi daerah pengembanagan Kab. Layak Anak Kab. Karawang tahun 2023-2027.
Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU NO. 4 tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979;Uu No. 20 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permen pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022; Perda kab. Karawang No. 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Visi Dan Misi, rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak, Mekanisme Dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak , Dan Ketentaun Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
18 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 661 Tahun 2016
standar pelayanan-bidang layanan terpadu-perempuan dan anak
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 897, BD.2011/No.38 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia; bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan; bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan minimal yang dibutuhkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 171 Tahun 2009
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1556 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40.1, BD 2022 Nomor 40.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat
institusi keluarga perlu dilakukan melalui upaya
optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas di Daerah; b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, Bupati berkewajiban menyusun kebijakan dan
menetapkan langkah-langkah yang terintegrasi dan
konvergen dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga
Berkualitas;
Dasar Hukum:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014
Materi Pokok:
KETENTUAN UMUM ,
PEMBENTUKAN KAMPUNG KB ,
KLASIFIKASI DAN OPTIMALISASI KAMPUNG KB ,
PENDANAAN ,
PELAPORAN ,
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
Halaman: 10 hlm, Lampiran: 17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
