Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip efektifitas,
efisiensi, keadilan, keselarasan, keterbukaan, dan non
diskriminatif dalam pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 191
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sehingga mampu mewujudkan peningkatan kinerja Pegawai
Negeri Sipil perlu mengatur Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-U ndang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupali Kendal Nomor 2 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman pelaksanaan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah, meningkatkan dan mendukung penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.
Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :
mewujudkan PNS yang berkualitas, mewujudkan ketercukupan PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah sesuai kebutuhan organisasi dan memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan PNS sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ruang lingkup Mutasi PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Mutasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah; dan Mutasi masuk ke dalam Pemerintah Daerah untuk Jabatan Fungsional Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk menjamin ketersediaan aparatur yang memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja untuk menduduki jabatan baik administrasi maupun fungsional, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Manajemen Talenta ASN Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020
KETENTUAN UMUM, KELEMBAGAAN MANAJEMEN TALENTA ASN, PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA ASN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan
ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021
tentang Penggunaaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyebutkan bahwa salah
satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai
kepada Buruh Tani tembakau; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan
Langsung Tunai bagi Buruh Tani tembakau di Kabupaten
Cilacap, perlu menetapkan pedoman sebagai petunjuk teknis
pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan
Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau di
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria, Jenis, Besaran dan Mekanisme Pemberian BLT, Pengangaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wilayah Kejajar-Garung dan sekitarnya Tahun 2022-2032
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten Kejajar-Garung dan sekitarnya
yang berwawaskan eko-budaya yang berkelanjutan,
berdaya saing dan saling mendukung dengan kawasan
pariwisata lainnya, dipandang perlu disusun dokumen
perencanaan pembangunan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten Kejajar-Garung dan sekitarnya;
bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kejajar Garung
dan sekitarnya perlu terus dibangun dan
dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4)
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
pada Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung dan
sekitarnya; bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a, huruf
b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Pembangunan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten Kejajar – Garung dan Sekitarnya
Tahun 2022 – 2032;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Wilayah
Bab III Pembangunan KSPK Kejajar-Garung dan Sekitarnya
Bab IV Pembangunan Destinasi Pariwisata
Bab V Pembangunan Pemasaran Pariwisata
Bab VI Pembangunan Industri Pariwisata
Bab VII Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan
Bab VIII Indikasi Program
Bab IX Kerja Sama
Bab X Pengawasan dan Pengendalian
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jenis Aset, Pengelolaan, Tukar Menukar, Pembinaan dan Pengawasan dan Pelaporan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
32 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kuningan Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 3 Kuningan pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 73 Tahun 2022
PENGGUNAAN - PAKAIAN - SERAGAM - SEKOLAH - BAGI - PESERTA - DIDIK - JENJANG - PENDIDIKAN - DASAR
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, BD Kota CIrebon Tahun 2022 No 73
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengaturan pakaian seragam sekolah yang sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2022, perlu pengaturan Pakaian Seragam Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar melalui Peraturan Wali Kota yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 50 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebom No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebom No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 1 Tahun 2020; Perwal Cirebon No. 16 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Cirebon No. 84 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pakaian Seragam Sekolah, Penggunaan Pakain Seragam Sekolah, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengawasan/ penyelenggaraan negara; bahwa untuk membangun kepercayaan publik atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang akuntabel dan transparan serta adanyajaminan mutu basil pengawasan, perlu disusun pedoman penanganan pengaduan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2021
ketentuan umum, kriteria dan ruang lingkup pengaduan, tata cara penanganan pengaduan, evluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
15 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Pamong Kalurahan dan
dan Staf Pamong Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat perlu peningkatan kinerja pamong kalurahan
dan staf pamong kalurahan dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
bahwa untuk mengukur kinerja dan mengatasi
permasalahan disiplin pamong kalurahan dan staf
pamong kalurahan diperlukan pengaturan disiplin bagi
pamong kalurahan dan staf pamong kalurahan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3)
dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan
Staf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin
Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11
Tahun 2021, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022.
Materi Pokok: Kewajiban dan Larangan, Hukuman Disiplin, Tim Pemeriksa, Upaya Administratif, Berlakunya Hukuman Disiplin dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Jumlah halaman: 14 HLM; Lampiran: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
susunan ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2022/No.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Musi Rawas Utara dan bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 061/6559/0TDA serta surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/0528/VII/2022;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 16 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tabun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 38 Tahun 2007; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERDA No 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Musi Rawas Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
15 hlm, Lampiran : 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
