PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.316 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 59 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Transportasi Darat/Laut/Udara Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional
Mengubah :
  1. Permenhub No. 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 59 Tahun 2019
Pengoperasian Dan Tarif Sewa Bus Wisata Marlin

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 59 Tahun 2022
Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air Khusus_ Lintasan Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021
Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal
  2. Permenhub No. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
  3. Permenhub No. 83 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas
  4. Permenhub No. 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
  5. Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2023
Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 156 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
  2. Permenhub No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014
Penyeleggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
  2. Permenhub No. 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
Mencabut :
  1. Kepmenhub Nomor KM 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor KM 42 Tahun 2008
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012
Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 28 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 111 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety regulation Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services)
Mencabut :
  1. Permenhub Nomor 22 Tahun 2009
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)
Mengubah :
  1. Permenhub No. 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan