PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018/No.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamika Fasilitatif
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan pelindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis Fasilitatif di lingkup pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak• pihak yang tidak berhak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Klasifi.kasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik lndoneia Tahun 1999 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
' I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan tepercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum: UU No.37 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008 ; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2007; PP No.28 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; Per ANRI No.17 Tahun 2011; Permendagri No.78 Tahun 2012; Per ANRI No. 7 Tahun 2016; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017; Perbup No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengaturan akses arsip, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu melakukan penyusutan arsip secara berkala;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peratuarn Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2018
Perda tersebut mengatur mengenai Ruang Lingkup Penyusutan Arsip, Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, dan Penyerahan Arsip Statis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu ditetapkan pedoman retensi arsip
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Pp No.28 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perka ANRI No.6 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten agar
dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat
untuk masyarakat, maka diperlukan pedoman
pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; bahwa dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a selalu
mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan
peraturan lain yang selaras, oleh karena itu Peraturan
Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten perlu dicabut dan diganti dengan
peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab III Pedoman Umum
Bab IV Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab VI Persiapan Penatausahaan Keuangan Daerah
Bab VII Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Bab VIII Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan BTT
Bab IX Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Bab X Pembayaran Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran Berkenaan
Bab XI Penatausahaan Pengelolaan Pemungutan Retribusi dengan Pihak Ketiga
Bab XII Penatausahaan Jaminan Bongkar Reklame
Bab XIII Akuntansi Keuangan Daerah
Bab XIV Pedoman Penatausahaan Keuangan BLUD
BAb XV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
122 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 18 PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Penyusutan Arsip merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada dinas arsip daerah
UU No.34 Tahun 2003, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.41 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penyusuran Arsip; Sumber Daya Kearsipan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
17 halaman dan 14 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan
ABSTRAK:
Bahwa untuk m,endayagunakan arsip kepepagwaian dan arsip keuangan maka perlu menetapkan Perbup tentang Jadwal retrnsio Arsip Kepegawaian dan Keuangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 1979; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmendagri No. 78 Tahun 2012; Peraturan bersama kepala arsip nasional dan kepala badan kepegawaian negaraNo. 08 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 6 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan kepala Arsip No. 4 Tahun 2016; Perda No. 31 tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jadwal Retensi Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
28 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis
yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
dan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan
keselamatan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sragen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor: 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang meliputi azas dan pengorganisasian, pengamanan arsip dinamis dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 52 Tahun 2018
jadwal retensi arsip keuangan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pohuwato
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2018/No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka tertib penyusunan Arsip Keuangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telaah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.28 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2007; Kepmendagri No.43 Tahun 1985; Kepmendagri No.78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.06 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.28 Tahun 2016; Perbup Pohuwato No.51 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang jadwal retensi arsip keuangan dilingkuangan pemerintah daerah kabupaten pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, jadwal retensi keuangan, penyusunan prinsip keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat