dinas pendapatan - JABATAN fungsional - peta - uraian tugas - nomenklatur
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2012/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Peta Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Peta Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 40 Tahun 2010; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2011; Perbup Penajam Paser Utara No. 17 Tahun 2009.
Ketentuan Umum; Nomenklatur dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional; Peta Jabatan Fungsional; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2012.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2012
PERBUP - JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD.2012/No.2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jenis Dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri
Sipil agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta
mandiri maka perlu memberdayakan jabatan fungsional di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan basil Analisis Behan Kerja dan kondisi
riil, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2007
tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan
kebutuhan yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jenis dan Formasi Jabatan
Fungsional Tertentu Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presidcn Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/75/M.PAN/7 /2004; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
81/MENKES/SK/I/2004; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
340/MENKES/PER/III/2010
Tujuan Penetapan Jenis Dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu; Jenis Jabatan Fungsional; Jenis Rumpun, Jenjang Dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu; Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1183 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
dipandang perlu menetapkan Jabatan
Fungsional Umum di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 79 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 40 Tahun 2011
PERBUP Kab. Rembang No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Rembang
Mengubah
Peraturan Bupati Rembang No 59 Tahun 2008 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rembang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Tahun 2011/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Noo 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribust Daerah yang mengamanatkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi bagian dafi pendapatan asli daerah maka perlu merubah uraian tugas dari jabatan struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pernenntan Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2011.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2008 diubah.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BUPATI LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempermudah dan memperlancar
pelayanan public bidang Catatan Sipil kepada masyarakat
maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik
Administrasi Kependudukan Kabupaten Lampung Barat
UU No.08 Tahun 1974, UU No.06 Tahun 1991, UU No.32 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2006, UU No.25 Tahun 2009, PP No.68 Tahun 1999, PP No.53 Tahun 2010, KeputusanMenteriPAN No.63/KEP/MPAN/7/2003, KeputusanMenteriPAN No.KEP/25/MPAN/2/2004, KeputusanMenteriPAN No.PER/20/MPAN/04/2006, Permendagri No.28 Tahun 2005, PP No.02 Tahun 2008, PERDA No.13 Tahun 2008, PERBUP No.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Standar Pelayanan Publik Administrasi
Kependudukan Kabupaten Lampung Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011.
Halaman 6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
