PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.561 peraturan dalam 0,103 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2022
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023

APBD

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2023
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024

APBD

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERGUB Prov. Bengkulu No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
  2. PERGUB Prov. Bengkulu No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2023
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

APBD

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 30 Tahun 2020
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

APBD

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan