Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.675 peraturan dalam 0,082 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2014 Tahun 2014

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Permen PUPR No. 19/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

Mengubah :

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Permen PUPR No. 07/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Download :
PermenPU07-2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Mengubah :

Permendag No. 76/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Download :
Permendag Nomor 99 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2010 Tahun 2010

Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol

Lalu Lintas, Jalan Standar/Pedoman

Download :
PermenPU06-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 34.A Tahun 2011

Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Bekasi

Desa Standar/Pedoman

Download :
PB34A2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 3D Tahun 2011

Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download :
5002PERWALI_NO_3-D_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH - PEDOMAN PENETAPAN

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3D, BD.2011/No. 24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Air Tanah padaPasal 42 ayat (4), maka dalam rangka menetapkan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah dipandang perlu menyusun pedoman penetapan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah KotaSurakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar pengenaan pajak air tanah, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
8 hlm

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007

Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Download :
Permen24-2007.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 Tahun 2013

Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Download :
Peraturan BI No. 15-11-PBI-2013.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2011 Tahun 2011

Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

BUMN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara

Mencabut :

Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-16/MBU/2008 tanggal 15 Agustus 2008

Download :
Permen BUMN Nomor 6 Tahun 2011.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENDAYAGUNAAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

2011

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-06/MBU/2011, jdih.bumn.go.id : 14 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi Badan Usaha Mil Negara, perlu dilakukan upaya pendayagunaan aktiva tetap; b. bahwa pelaksanaan pendayagunaan aktiva tetap harus berdasarkan prinsi prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corpora e Governance) dan asas manfaat; c. bahwa agar pendayagunaan aktiva tetap dapat dilaksanakan berdasark prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Go* Corporate Governance) dan asas manfaat, maka diperlukan pedom dalam rangka pendayagunaan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negaff Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Te Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Mil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4756); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpah Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusah Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusah Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Neg. a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendiri. , Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Neg9-a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 ~ , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4556); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan d Organisasi Kementerian Negara jo Peraturan Presiden Nomor 24 Tah 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara se Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
Mengatur tentang ketentuan umum; Prinsip Umum; Pendayagunaan Aktiva Tetap; Proses Persetujuan Pendayagunaan Aktiva Tetap; Perjanjian Pendayagunaan Aktiva Tetap; Evaluasi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutuo

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mencabut , Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nom r SE-16/MBU/2008 tanggal 15 Agustus 2008
14 halaman

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53/M-IND/PER/6/2014 Tahun 2014

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib

Perindustrian Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenperin No. 17/M-IND/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib

Download :
Permenperin_No_53_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

KepmenPAN Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004

Download :
PERMENPAN NOMOR 5 TAHUN 2009.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2014.