Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 35, BN.2011/NO.492, kemendagri.go.id : 2 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 No 35/B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksakan ketentuan Pasal 11, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 97 dan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Jombang;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020.
Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran; Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha Restoran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 35 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kendal No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal
Mengubah :
PERBUP Kab. Kendal No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2019/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) Pasal 4 mengenai Penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dalam APB Desa yang meliputi 5 bidang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Retribusi Daerah, perlu ditinjau kembali.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 , Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 , Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016.
Insentif diberikan apabila pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah mencapai kinerja tertentu. Pemberian dan pemanfaatan insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja OPD, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai OPD pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, pendapatan Daerah, dan, pelayanan kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
20 HLM; -
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 35 Tahun 2002
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
Peraturaxi Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau;
1. Pendataan, Pendaftaran Dan Pelaporan Objek Pajak;
2. Penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT Dan SKPDN;
3. Surat Tagihan Pajak Daerah;
4. Masa Pajak;
5. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Dan Penagihan;
6. Pengurangan Pajak;
7. Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak
8. Pembukuan Dan Pemeriksaan;
9. Insentif Pemungutan;
10. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan
11. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2020.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi perangkat Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utaradan dengan adanya perubahan rekening penganggaran pada kelompok belanja dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, maka Peraturan Bupati Ache Utara Nomor 39 Tahun 2012 tentang pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan kembali;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Perbub Kabupaten Aceh Utara Nomor 39 Tahun 20127;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2012
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2021
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 35 Tahun 2018
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.395/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan tingkat perkembangan ekonomi daerah.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 13 Tahun 1979; UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 28 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Pungutan, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Retribusi, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pengawasan Hasil Penagihan Retribusi, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Pidana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
9 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
