Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 346 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Beras

Abstrak

Perlindungan Konsumen Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP-NO-10-TAHUN-2017-ocr.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN BERAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10, TLD NO.10, LL KAB. SANGGAU: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Beras

ABSTRAK:

Bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan nomenklatur Kantor Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Beras menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; Inpres No. 5 Tahun 2011, Inpres No. 3 Tahun 2012, Permen Pertanian No.65/Permentan/OT.140/12/2010, Perda Kab Sanggau No. 3 Tahun 2010, Perda Kab Sanggau No. 8 Tahun 2016, dan Perbup Sanggau No. 43 Tahun 2016
perubahan beberapa ketentuan yaitu: Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 5 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; dan Ketentuan Pasal 11 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN BERAS
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung No. 57 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pendistribudian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Temanggung

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Peraturan Bupati no 57 tahun 2016.pdf

SDA-ENERGI-MIGAS-LPG

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2016/No.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendistribudian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, maka perlu dibuat pengaturan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg secara terpadu, transparan,akuntabel, kompetitif dan adil terutama di Kabupaten Temanggung;
UU No.13 Tahun 1950, UU No.22 Tahun 2001, UU No.33 Tahun 2004, UU No.20 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2004, Perpres No.104 Tahun 2007, Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005, Permen ESDM No.021 Tahun 2007, Permen ESDM no.26 Tahun 2009
Dalam Perbup ini mengatur tentang Pendistribudian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang memuat Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,Pengalokasian dan Het, Mekanisme Distribusi,Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Aturan Peralihan dan Lampiran contoh surat Pendistribusian Liequefied Petroleum

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
26 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Garam Konsumsi di Kabupaten Blora

Abstrak

Perlindungan Konsumen

Download file:

PERBUP-9-2016.pdf

GARAM KONSUMSI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2016/No.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Garam Konsumsi di Kabupaten Blora

ABSTRAK:

bahwa dalamr angka upaya menanggulangi gangguan akibat kekurangan yodium pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesheatan masyarakat serta meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak-anak perlu adanya pengawasan dan pengndalian peredaran garam konsumsi; bahwa sebagai upaya memasyarakatkan dan mempercepat penggunaan garam beryodium di masyarakat, perlu diadakan upaya sistematis melalui pengawasan dan pengendalian garam konsumsi yang beredar di pasaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pengawasan dan Pnegendalian Peredaran Garam Konsumsi di Kab Blora;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1999; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 3 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; Keppres No 69 tahun 1994; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Blora No 12 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ketentuan peredaran garam konsumsi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran garam konsumsi, peran serta masyarakat, sanksi administrasi, pendanaa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Konsumen

Download file:

Perbup Halsel Nomor 5 Tahun 2016.pdf

pelayanan minimum rumah sakit umum daerah - standar

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR ...

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain, yaitu dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten. Hal ini berarti bahwa Pemerintah kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya, Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, untuk memenuhi persyaratan administrative Badan layanan Umum, Rumah Sakit wajib menyusun Standar Pelayanan Minimum, untuk menyusun Standar Pelayanan Minimum, Rumah Sakit memerlukan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha.
Dasar hukum peraturan bupati ini antara lain, yaitu UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, Keputusan Menkes RI No: 159b/Menkes/SK/Per/II/1988, PermenPAN No. 28 Tahun 2004, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 6 Tahun 20017, Permendagri No. 79 Tahun 2007, Keputusan Menkes RI No: 129/Menkes/SK/II/2008, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permendagri No. 6 Tahun 2007, Permendagri No. 79 Tahun 2007, Keputusan Menkes RI No: 129/Menkes/SK/II/2008, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 3 Tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 13 Tahun 2012, dan Perbup Halmahera Selatan No. 16 Tahun 2011.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimum; Pelaksanaan; Penerapan; Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2016.
8 halaman. Lampiran: 42 halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 108 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download file:

2015 108 PERBUP JUKLAK Tk...rn (Disperindag).pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 28 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA SPA

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 28 Tahun 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kebutuhan, Penyaluran Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Peternakan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Konsumen Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download file:

2015 06 PERBUP HET PUPUK (DISTANBUNAKHUT).pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 71 Tahun 2014

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMOANG UMUM PERKOTAAN, PERDESAAN DAN PERBATASAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN

Abstrak

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Perbup No. 71 Tahun 2014 ...gkutan Penumpang.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 44 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Kesehatan Perlindungan Konsumen

Download file:

PERBUP-NO-44-TAHUN-2014-T...ASAN TANPA ROKOK.pdf

PERBUP-NO-44-TAHUN-2014-LAMPIRAN.rar

PETUNJPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2014/NO.44, TBD No.44, LL KAB. KAPUAS HULU: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ Menkes/ PB/ I/ 2011 dan No. 7 Tahun 2011.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup KTR, Tanda larangan Merokok, Pengawasan KTR, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2014.
19 halaman dan 8 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 31 Tahun 2013

Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Nias

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Nias No. 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pasar Pekan di Kabupaten Nias

Download file:

BERITA DAERAH 31 ttg PASAR TRADISIONAL.doc

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2015.