PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.017 peraturan dalam 0,061 detik

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.12 Tahun 2012
Pedoman Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Inspektur Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.02/KP.102/IPT/BMG-2006 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 11.A Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Pangandaran No. 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/10/2014 Tahun 2014
Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Kementerian BUMN

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5/PER/M.KUKM/IV/2017 Tahun 2017
Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkop UKM No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  2. Permenkop UKM No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/PER/M.KUKM/IV/2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Mencabut :
  1. Permenkop UKM No. 07/PER/M.KUKM/III/2016 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2015 Tahun 2015
Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.8 Tahun 2012
Tata Cara Tetap Pelaksanaan Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Perka BMKG No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep. 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika
Mencabut :
  1. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.111/KP.1005/KB/BMG-2004
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 24.3 Tahun 2014
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Sleman No. 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2016 Tahun 2016
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011
Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan