Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 20.050 peraturan dalam 0,118 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Masa Jabatan 2009-2014

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

BD Perwal No 19 Thn 2011.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Di Kota Cirebon

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

BD. PER.WK. NO. 19 TH. 2011.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

18. PERWAL NOMOR 18 THN 2...SI DAN INFORMASI.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kota Cirebon

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

BD. PER.WK. NO. 18 TH. 2011.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pekalongan

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

2011perwal3375018-OCR.pdf

Pengadaan Barang/Jasa - Pedoman Pelaksanaan

2011

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 18, BD.2011/No. 18

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa serta menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan dapat berjalan dengan efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, pertu pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kata Pekalangan Namor 12 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, paket pengadaan, etika pengadaan barang/jasa, para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP, mekanisme dan prosedur pelaksanaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
14 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Di Kota Cirebon

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

BD. PER.WK. NO. 17 TH. 2011.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Honorarium Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

2011perwal3375017-OCR.pdf

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa - Standar Honorarium Anggota

2011

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 17, BD.2011/No. 17

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Honorarium Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar dapat berjalan dengan efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kata Pekalongan; bahwa personil yang diperbantukan di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berhak menerima honorarium yang besarnya sesuai kemampuan pemerintah daerah dengan memperhatikan beban kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Honorarium Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kata Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Honorarium Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
4 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ)

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Tegal No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)

Download file:

5869_Perwal_16_Tahun_2011_-_Pedoman_LPTQ.pdf

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN - PEDOMAN PEMBENTUKAN

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD.2011/No. 16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ)

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya melalui kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ), perlu mewujudkan lembaga penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an, perlu membentuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Tegal ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pedoman pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Tegal ;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982; Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan 48 Tahun 1988; Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, tujuan, tugas, organisasi dan kepengurusan, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
5 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Di Kota Cirebon

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

BD. PER.WK. NO. 16 TH. 2011.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Di Kota Cirebon

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

BD. PER.WK. NO. 15 TH. 2011.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011.