Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghitungan Dan Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor
14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2009.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Pengalokasian Anggaran; Besarnya Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2011.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin terlaksananya kegiatan pengelolaan temak
gaduhan pemerintah dapat berjalan secara optimal ··serta untuk
mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan clan
penyebaran temak pemerintah di Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Perubahan
Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Temak Pemerintah Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2011.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 tahun 2008 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerapan Dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat
wajib maka perlu menetapkan Pedoman Penerapan dan
Rencana Pencapaian standar pelayanan minimal di
Lingkungan Pemerintah Kota Tegal ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota ;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129 / HUK / 2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Perumahan Nomor : 22/PERMEN/M/2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55 /HK-010/B5/2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 106/HK. 501/MKP/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan standar pelayanan minimal, pelaksanaan, pengembangan kapasitas, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2011.
242 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Pada Sekolah Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah membuat Rencana Kerja
Tahunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Sekolah (RKA-S); bahwa salah satu tugas dan fungsi UPTD SMP, SMA, dan SMK
adalah menyusun rencana kerja operasional; bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (R.KAS)
yang selanj utn.ya dituangkan ke dalam bentuk Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (APBS) berfungsi sebagai d.asar pengelolaan
Sekolah berasaskan kemandirian, kem.itraan, partisipasi, keterbukaan
dan akuntabilitas; bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)
pada Sekolah Negeri Kota Pekalongan dipandang sudah tidak sesuai
lagi sehingga perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (APBS) Pada Sekolah di Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tabun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, asas penyusunan dan pengelolaan APBS, penanggungjawab pengelolaan APBS, struktur APBS, prioritas penggunaan sumber dana, penyusunan APBS, pengelolaan APBS, perubahan dan pergeseran APBS, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban APBS, sanksi, keterbukaan informasi publik.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2011.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2003 dicabut.
98 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
