Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No 5 Tahun 2014
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No 40 Tahun 2010; PP No 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No 63 tahun 2009; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; Keppres No 87 Tahun 1999; Perpres No 1 Tahun 2007; PermenPANRB No 33 tahun 2011; Permendagri No 35 tahun 2012; PermenPANRB No 41 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 69 Tahun 2016; Perbup Tegal No 70 Tahun 2016; Perbup Tegal No 71 Tahun 2016; Perbup Tegal No 72 Tahun 2016; Perbup Tegal No 73 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Nomenklatur Jabatan Pelaksana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 67 Tahun 2018
PERUBAHAN KEENAM ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2018/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 Tanggal 21 Desember 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Presiden Nomor 123
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusu (OAK) Fisik, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu tidak mengacu ke juknis tersebut sehingga perlu dilakukan
penyesuaian kembali, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 167
Tahun 2017 Tanggal 21 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keenam Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
NOMOR : '67 TAHUN 2018
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TAPANG SEBELUH
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sanggau pada umumnya serta desa pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipanag perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2017, perda No.4 Tahun 2015, Perbup No.25 Tahun 2017,
Ketentuan Umum; Pembentukan Desa Persiapan; penjabat Kepala Desa Persiapan; Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Kewenangan Desa Persiapan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 67 Tahun 2018
Kesehatan - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LANJUT DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LANJUT
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
ABSTRAK:
a. Dalam rangka integrasi menuju cakupan kepesertaan semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan jaring pengaman dalam pemberian pelayanan kesehatan di tingkat lanjut;
b. Jaring pengaman diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis tingkat lanjut sehingga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang terkendali mutu dan biayanya;
c. Untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan bagi penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk memenuhi kebutuhan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan di tingkat lanjut;
d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut di Kabupaten Sumbawa Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 30 Tahun 2003;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 40 Tahun 2004;
UU No. 36 Tahun 2009;
UU No. 44 Tahun 2009;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 58 Tahun 2005;
Perpres No. 12 Tahun 2013;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 8 Tahun 2012.
Merubah ketentuan-ketentuan pada Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 67 TAHUN 2018 MERUPAKAN HASIL PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LANJUT DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
-
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (3) ditetapkan dengan Perkada setelah RKPD ditetapkan jo Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 142 ayat (2) bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 22 Tahun 2018; Perda Prov. Kalsel No. 17 Tahun 2009; Perda Kab. HSU No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2012; Perda Kab. HSU No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. HSU No. 5 Tahun 2018; Perbup HSU No. 52 Tahun 2018; Perbup HSU No. 58 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 yang terdiri atas 3 Bab dan 7 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan identitas anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah perlu diterbitkan kartu identitas anak;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, penerbitan Kartu Identitas Anak dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak
yang meliputi
Maksud, Tujuan, Sasaran, Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan, Masa Berlaku KIA, Formulasi Kalimat Dan Penulisan KIA, Pemanfaatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2035
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah kebijakan pem bangunan
kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif,
terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan
masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pem bangunan
Kependudukan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor 27 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan
pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar
efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap
peningkatan kesej ahteraan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 67
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
untuk memenuhi melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2018
1. UU No. 45 Tahun 1999 jo UU No. 5 Tahun 2000;
2. UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994;
3. UU No. 21 Tahun 1997;
4. UU No. 28 Tahun 1999;
5. UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008;
6. UU No. 17 Tahun 2003;
7. UU No. 1 Tahun 2004;
8. UU No. 15 Tahun 2004;
9. UU No. 25 Tahun 2004;
10. UU No. 33 Tahun 2004;
11. UU No. 28 Tahun 2009;
12. UU No. 23 Tahun 2014;
13. PP No. 109 Tahun 2000;
14. PP No. 24 Tahun 2004 jo PP No. 21 Tahun 2007;
15. PP No. 54 Tahun 2005;
16. PP No. 55 Tahun 2005;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
-
-
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 67 Tahun 2018
KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2018/NO.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa Program Jaminan Kesehatan merupakan program nasional yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat.
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan dan Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pelasanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5679);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Peyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5472);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Penerima Bantuan Iuran, Dalam Peyelanggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013, Tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
1. Ketentuan Umum
2. Tujuan dan sasaran
3. Kewajiban Menjadi Peserta BPJS
4. Pemutusan Hubungan Kerja
5. Iuran
6. Pelayanan Perizinan
7. Pembinaan dan Pengawasan
8. Sanksi Administrasi
9. Mekanisme Pengenaan Saksi
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
