Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi sertatata kerja dinas sosoal, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten tulungagung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tulungagung perlu mengatur
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Sosial, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016; Peraturan Daerah Ka bu paten Tulungagung nomor 10
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 26
Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. meliputi: Ketentuan umum; Kedudukan dan susunan organisasi; Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Togas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2017.
Jumlah 25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 48 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bombana No. 14 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bombana
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 201f tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fung i Serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ' 003 Nomor
144, TambahanLembaran Negara Republik Indo esia Nomor
4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (i .ernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran egara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t elah diubah
kedua kalinya dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undan Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Nega a Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambaha Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perarig at Daerah
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlind ngan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1237);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten
Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH
BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
BAB V
TATA KERJA
BAB VI
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Peraturan Bupati
Bombana Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerin tanan Desa
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bombana
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 48 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata kerja; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
14 Halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 80 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAN KABUPATEN KUBU RAYA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2016,
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Perbup No.75 Tahun 2009
21 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 48 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANA TORAJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, LD.2016/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANA TORAJA
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 huruf d
angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tala Tor4ia Nomor 1O
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Pembentukan, Susunan dan Tipe
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2O16 tentang
Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah perlu diatur
mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, I\rgas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupa.ti
tentang Kedudukan, Susunarr Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten
Tana Toraja;
1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
kmbaran Negara. Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenhrkan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tarrbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil
Negara fi,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
2
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintllan
Daerah- (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
peruUafran Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6- Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2O14 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O14 Nomor 292, Tarm.t:r.hian kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56Ol);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O16 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupa.ten Tana Torqja Nomor 1O Tahun
2O16 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tana Toraja;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEDUDUKAN
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB V
TATA KERJA
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
NOMOR 48 TAHUN 2016
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 48 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, usaha Kecil, menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Susunan organisasi; Pembiayaan; kepegawaian; Tata Kerja dan Laporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Pencabutan Perbup No.44 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini memiliki 23 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 48 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 137
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten
Konawe
Utara
Nomor
9
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
menyebutkan
bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
dan Unit Kerja ditetapkan dengan peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangans ebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
2016 Nomor 87).
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Bentuk, Nomenklatur, dan Tipe Perangkat Daerah
BAB III Kedudukan dan Susunan Organisasi
BAB IV Tugas dan Fungsi
BAB V Tata Kerja
BAB VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
BAB VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUTON
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/No.140
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
1. Pasal 18 Ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Aparatur Sipil Negara dan Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52.14) 2004
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton;
7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut BP2RD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Kepala Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat BP2RD Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Umum yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris BP2RD Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada BP2RD Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BP2RD Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada BP2RD Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada BP2RD Kabupaten Buton.
15. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada BP2RD Kabupaten Buton.
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada BP2RD Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, berkedudukan di Kecamatan Muna Barat, yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatanfungsional di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton
BAB II
KEDUDUKAN
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
BAB V
TATA KERJA
BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN, dan PEMBERHENTIAN
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.
Dicabut: Peraturan Bupati Buton
Nomor 44 Tahun 2013
Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton
-
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 48 Tahun 2016
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Mempawah No. 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.9 Tahun 2003, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan; Tata Kerja; Unit pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
12 halaman dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
