Pencarian Peraturan

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2016/NO.178

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28); Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.342/8477/B.HK&HAM, tanggal 29 Desember 2016, hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Kabupaten Kepulauan Selayar;
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Selayar. 7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4 BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Satuan; b. Sekretariat, meliputi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, meliputi: 1. Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan; 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan 3. Seksi Kerjasama. d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi: 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; 2. Seksi Pengamanan Protokol dan Obyek Vital; dan 3. Seksi Pengaduan Masyarakat. e. Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi: 1. Seksi Satuan Linmas; 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan 3. Seksi Data dan Informasi. f. Bidang Pencegahan Kebakaran, meliputi: 1. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; 2. Seksi Penyuluhan Publik; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana; g. Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran, meliputi: 1. Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi; 2. Seksi Pemadaman dan Investigasi; dan 3. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan. h. Jabatan Fungsional; (2) Bagan susunan organisasi Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 5 BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Satuan Pasal 4 Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran; d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Pasal 6 Uraian tugas Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 6 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran;\ g. menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparatur lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya; h. menyelenggarakan dan melaksanakan evaluasi serta pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinaskinan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Satuan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satuan; b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum; c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 7 Pasal 9 Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Satuan dan semua bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah; g. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan, dan kepustakaan; h. memfasilitasi dan mengoordinasi penyusunan program/kegiatan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran; i. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran; j. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, dan tanggap bencana kebakaran; k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; l. melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 8 Bagian Ketiga Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 10 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian. Pasal 11 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; g. melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan; h. melakukan pembinaan sumber daya manusia aparatur; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 9 Bagian Keempat Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan Pasal 12 Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum. Pasal 13 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, dan Tanggap Bencana Kebakaran; g. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, dan Tanggap Bencana Kebakaran; h. melakukan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundangundangan; i. melakukan kegiatan sosialisasi di Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, dan Tanggap Bencana Kebakaran; 10 j. melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, dan Tanggap Bencana Kebakaran; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Sub Bagian Keuangan Pasal 14 Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. Pasal 15 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan; g. menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran; h. menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan neraca keuangan; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 11 Bagian Keenam Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pasal 16 Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah; d. pelaksanaan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 18 Uraian tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan perumusan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Penegakan Peraturan Daerah; g. menyusun rencana dan program kerja bidang Penegakan Peraturan Daerah; h. menyusun pedoman dan supervisi penegakan peraturan daerah; 12 i. melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan kerjasama penegakan daerah atas masukan bidang-bidang lainnya maupun atas prakarsa sendiri ataupun penugasan lain dari pimpinan; j. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara pelanggaran peraturan daerah Dalam diajukan ke pengadilan; k. melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah; l. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Penegakan Peraturan Daerah; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Pasal 19 Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan, pembinaan dan penyuluhan. Pasal 20 Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 13 f. menyusun bahan kebijakan teknis pengawasan, pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah; h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masingmasing bidang Dalam dilakukan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan; i. melakukan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan peraturan daerahterhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; j. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah; k. melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat usaha termasuk usaha permanen maupun temporer, dan tempat-tempat usaha yang melanggar ketentuan; l. melakukan pemeriksaan lapangan atas keberatan masyarakat mengenai gangguan tempat usaha; m. mengajukan usulan penindakan dan penertiban melalui kepala bidang Dalam diteruskan ke Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; n. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan; o. melakukan koordinasi kegiatan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Pasal 21 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan. 14 Pasal 22 Uraian tugas Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggar peraturan daerah; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah; h. melakukan dan mengajukan penugasan PPNS Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. i. menyusun rencana pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; j. menerima pelaporan dan melakukan evaluasi terhadap hasil penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan perkara Dalam dilanjutkan ke pengadilan melalui korwas PPNS; k. melakukan tindakan pencegahan, penghentian dan penyitaan barang terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan lainnya. l. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; m. melakukan koordinasi penyelidikan dan penyidikan pelanggar penegakan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 15 Bagian Kesembilan Seksi Kerjasama Pasal 23 Seksi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Kerjasama. Pasal 24 Uraian tugas Kepala Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kerjasama dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lain; h. menganalisis penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama; i. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama; j. melakukan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kerjasama dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 16 Bagian Kesepuluh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 25 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. pelaksanaan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 27 Uraian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknisKetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; g. melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 17 h. melaksanakan operasi penertiban dan pengendalian terhadap Pelanggaran Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional ketentraman, ketertiban, pengamanan acara protokoler dan obyek vital serta pengaduan masyarakat; j. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; k. melaksanaan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesebelas Seksi Operasi dan Pengendalian Pasal 28 Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasi dan pengendalian. Pasal 29 Uraian tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Operasi dan Pengendalian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 18 f. menyusun bahan kebijakan teknis operasi penertiban dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masingmasing bidang Dalam dilakukan operasi penertiban; i. melakukan patroli dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; j. melakukan penertiban dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; k. melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan patroli dan penertiban di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat; l. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian; m. melakukan koordinasi kegiatan operasi dan pengendalian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Belas Seksi Pengamanan Protokol dan Objek Vital Pasal 30 Seksi Pengamanan Protokol dan Objek Vital dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengamanan protokol dan objek vital. Pasal 31 Uraian tugas Kepala Seksi Pengamanan Protokol dan Objek Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengamanan Protokol dan Objek Vital sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 19 b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengamanan Protokol dan Objek Vital untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis pengamanan protokol dan objek vital dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengamanan protokol dan objek vital; h. melakukan pengawalan terhadap Bupati, Wakil Bupati dan tamu pemerintah; i. melakukan pengamanan acara protokol dan lokasi kunjungan dinas; j. melakukan pengamanan objek vital aset-aset pemerintah daerah; k. melakukan pengamanan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan oleh masyarakat umum maupun pemerintah; l. melakukan pengamanan Tempat Kejadian Perkara; m. melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan pengamanan dan pengawalan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; n. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengamanan Protokol dan Objek Vital; o. melakukan koordinasi kegiatan Pengamanan Protokol dan Objek Vital dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengamanan Protokol dan Objek Vital dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 20 Bagian Ketiga Belas Seksi Pengaduan Masyarakat Pasal 32 Seksi Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengaduan masyarakat. Pasal 33 Uraian tugas Kepala Seksi Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaduan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengaduan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengaduan masyarakat di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Pengaduan Masyarakat; h. menghimpun, mengolah dan menginventaris data laporan dari masyarakat mengenai gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; i. melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan pengaduan masyarakat; j. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan Masyarakat; k. melakukan koordinasi kegiatan pengaduan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; 21 l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengaduan Masyarakat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Belas Bidang Perlindungan Masyarakat Pasal 34 Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan masyarakat. Pasal 35 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 36 Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi: a. menyusun rencana kegaitan Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat; 22 g. menyusun rencana anggaran dan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat; h. menyusun pedoman, petunjuk teknis perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat, kesiagaan, pengerahan dan pengendalian keamanan dan ketertiban; i. melaksanakan pendayagunaan satuan perlindungan masyarakat dan potensi masyarakat dalam kesiapsiagaan keamanan lingkungan; j. menyusun pedoman dan prosedur pelaksanaan pengamanan pemilu, pemilukada; k. melaksanakan pendataan, pencatatan dan pemetaan daerah rawan gangguan sosial dan bencana; l. memberikan informasi potensi gangguan sosial dan bencana; m. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Perlindungan Masyarakat; n. melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan Masyarakat; o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Belas Seksi Satuan Linmas Pasal 37 Seksi Satuan Linmas dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis satuan linmas. Pasal 38 Uraian tugas Kepala Seksi Satuan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Satuan Linmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 23 c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Satuan Linmas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis Perlindungan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan, pengerahan pengamanan (Pemilu, Pemilukada), pengendalian dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Satuan Linmas; h. melakukan dan mempersiapkan perlindungan masyarakat guna mendukung pengamanan pemilu, pemilukada dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana; i. melakukan pertolongan, rehabilitasi dan relokasi akibat bahaya dan korban bencana; j. menempatkan pos jaga dan pengamanan kesiagaan keamanan lingkungan; k. melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan satuan Linmas; l. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Satuan Linmas; m. melakukan koordinasi kegiatan Satuan Linmas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Satuan Linmas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenambelas Seksi Bina Potensi Masyarakat Pasal 39 Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bina potensi masyarakat. 24 Pasal 40 Uraian tugas Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Bina Potensi Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis bina potensi masyarakat; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat; h. memberdayakan masyarakat dalam kesiapsiagaan keamanan lingkungan (siskamling); i. melakukan pemantauan, monitoring terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial; j. melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan bina potensi masyarakat; k. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Satuan Linmas; l. melakukan koordinasi kegiatan Bina Potensi Masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bina Potensi Masyarakat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 25 Bagian Ketujuh Belas Seksi Data dan Informasi Pasal 41 Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis data dan informasi. Pasal 42 Uraian tugas Kepala Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Data dan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan data dan informasi; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Seksi Data dan Informasi; h. melakukan pendataan, pencatatan, pemantauan dan pemetaan daerah rawan gangguan sosial dan bencana; i. melakukan inventarisasi korban bencana dan bantuan logistik bagi korban bencana; j. memberikan informasi potensi gangguan sosial dan informasi tentang bencana yang mungkin timbul dengan segala akibatnya sebagai persiapan penyelamatan atau pengungsian; k. melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan data dan Informasi; l. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi; m. melakukan koordinasi kegiatan pemberian data dan informasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; 26 n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Data dan Informasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Belas Bidang Pencegahan Kebakaran Pasal 43 Bidang Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pencegahan kebakaran. Pasal 44 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan kebakaran; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan kebakaran; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kebakaran; d. pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan kebakaran; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 45 Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi: a. menyusun rencana kegaitan Bidang Pencegahan Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pencegahan Kebakaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Bidang Pencegahan Kebakaran; 27 g. menyusun rencana anggaran dan program kerja Bidang Pencegahan Kebakaran; h. menyusun pedoman, petunjuk teknis inspeksi proteksi kebakaran, penyuluhan publik mengenai kebakaran, serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran; i. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Pencegahan Kebakaran; j. melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di Bidang Pencegahan Kebakaran; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesembilan Belas Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran Pasal 46 Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis inspeksi proteksi kebakaran. Pasal 47 Uraian tugas Kepala Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan inspeksi proteksi kebakaran; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; 28 h. melakukan pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, pengolahan data daerah rawan kebakaran. i. melakukan kegiatan pencegahan kebakaran seperti pengawasan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mudah terbakar, penyelidikan sebab kebakaran, penegakan peraturan, dll. j. melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan inspeksi proteksi kebakaran; k. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; l. melakukan koordinasi kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan serta dengan institusi terkait; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Seksi Penyuluhan Publik Pasal 48 Seksi Penyuluhan Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan publik. Pasal 49 Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyuluhan Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 29 f. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan Penyuluhan Publik; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Seksi Penyuluhan Publik; h. melakukan kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebakaran baik berupa pencegahan maupun penanggulangan kebakaran; i. melakukan pengawasan pengendalian operasional kegiatan Seksi Penyuluhan Publik; j. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan Publik; k. melakukan koordinasi kegiatan Penyuluhan Publik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyuluhan Publik dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Satu Seksi Sarana dan Prasarana Pasal 50 Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana. Pasal 51 Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 30 e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan sarana dan prasarana; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana; h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman, dan petunjuk operasional peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran; i. melakukan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran; j. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan/pemadaman/penyelamatan kebakaran; k. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; l. melakukan koordinasi kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Dua Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan Pasal 52 Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional pemadaman dan penyelamatan. Pasal 53 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kepala Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang operasional pemadaman dan penyelamatan; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang operasional pemadaman dan penyelamatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pemadaman dan penyelamatan; 31 d. pelaksanaan administrasi di bidang operasional pemadaman dan penyelamatan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 54 Uraian tugas Kepala Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi: a. menyusun rencana kegaitan Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. merumuskan bahan kebijakan operasional dalam rangka penjabaran kebijakan teknis Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan; g. menyusun rencana anggaran dan program kerja Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan; h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendali operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi, serta evakuasi dan penyelamatan kebakaran; i. melaksanakan usaha-usaha terhadap pengendalian bahaya kebakaran; j. melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan; k. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga di Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan; l. melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 32 Bagian Kedua Puluh Tiga Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi Pasal 55 Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendali operasi dan komunikasi. Pasal 56 Uraian tugas Kepala Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi; h. melakukan pengawasan dan monitoring pengendalian operasional kegiatan pengendali operasi dan komunikasi; i. menyiapkan dan memeriksa tanda-tanda bahaya yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat Dalam mengetahui bencana susulan yang terjadi; j. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi; k. melakukan koordinasi kegiatan pengendali operasi dan komunikasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengendali Operasi dan Komunikasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 33 Bagian Kedua Puluh Empat Seksi Pemadaman dan Investigasi Pasal 57 Seksi Pemadaman dan Investigasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemadaman dan investigasi. Pasal 58 Uraian tugas Kepala Seksi Pemadaman dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemadaman dan Investigasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemadaman dan Investigasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan Seksi Pemadaman dan Investigasi; g. menyusun rencana anggaran, program kerja, dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemadaman dan Investigasi; h. melakukan kegiatan pemadaman dan investigasi bencana kebakaran; i. melakukan pengawasan dan monitoring pengendalian operasional kegiatan pemadaman dan investigasi; j. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemadaman dan Investigasi; k. melakukan koordinasi kegiatan pemadaman dan investigasi kebakaran dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemadaman dan Investigasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 34 Bagian Kedua Puluh Lima Seksi Evakuasi dan Penyelamatan Pasal 59 Seksi Evakuasi dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana. Pasal 60 Uraian tugas Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Evakuasi dan Penyelamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan evakuasi dan penyelamatan; g. menyusun rencana anggaran, program kerja Kegiatan Seksi Evakuasi dan Penyelamatan; h. melakukan pengawasan dan monitoring pengendalian operasional kegiatan evakuasi dan penyelamatan; i. melakukan evakuasi dan penyelamatan jiwa dan harta benda saat kejadian kebakaran dan kondisi darurat bencana kebakaran; j. memberikan bantuan logistik bagi korban bencana kebakaran; k. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Evakuasi dan Penyelamatan; l. melakukan koordinasi kegiatan Evakuasi dan Penyelamatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dengan institusi terkait; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 35 BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 61 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) pengangkatan jabatan fungsional pada Satuan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI STAF Pasal 62 (1) Tugas Staf adalah menjabarkan tugas Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam bentuk Daftar Uraian Tugas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan. (2) Daftar Uraian Tugas Staf merupakan rincian tugas yang akan didistribusikan kepada semua staf berdasarkan kebutuhan. BAB VII TATA KERJA Pasal 63 (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Satuan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis. (3) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam lingkungan Satuan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam lingkungan Satuan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan. 36 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 64 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 65 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar
37

Susunan Organisasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2023/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan pada Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat serta perbaikan penataan struktur organisasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang terdiri dari : Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dicabut.
17 halaman

sotk

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2021/NO.56, LL KAB. SEKADAU : 18 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengamanatkan bahwa penyederhanaan birokrasi dilaksanakan pada lnstansi Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Fungsl; Susunan Organisasi; Susunan Organisasi; Uraian Tugas Dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis Daerah; Kedudukan Dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional; Kepegawaian; Tata Kerja dan Laporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
17 halaman peraturan dan 1 halamn lampiran

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/No.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi Sadan Pengeioia Keuangan dan Aset Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata kerja Badan Pengeloia Keuangan dan Aset Daerah; b. bahwa dalarn rangka penyeienggaraan fungsi penunjang di bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah dan Bidang Akuntansi periu dilakukan penyesuaian dan penyempumaan tugas, fungsi, rincian tugas, dan tatakerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Uraian Togas serta Tata Kerja Badan Pengeiola Keuanga dan Aset Daerah.
I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- .. ,, . • i Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara · Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 75) diubah sebagai berikut: (1) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal3 Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; c. Bidang Anggaran terdiri atas : 1. Sub Bidang Penyusunan APBD; 2. Sub Bidang Otorisasi dan DPA; dan 3. Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan 2 ( d. Bidang Perbendaharaan terdiri atas : 1. Sub Bidang Belanja, 2. Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; dan 3. Sub Bidang Kas Daerah; e. Bidang Aset Daerah terdiri atas : 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; 2. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset Daerah; dan 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; f. Bidang Ak:untansi terdiri atas : 1. Sub Bidang Ak:untansi Penerimaan Daerah; 2. Sub Bidang Ak:untansi Pengeluaran Daerah; dan 3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 12 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 A (1) Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; dan 3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; d. melaksanakan pengoreksian kelengkapan DPA- SKPD/SKPKD; e. menyiapkan naskah SPD; f. menyiapkan bahan pengesahan DPA; g. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; i. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (3) Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Sub Bidang Belanja dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Belanja. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Sub Bidang Belanja mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Belanja; b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja; c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Belanja; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Belanja; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Belanja; dan 4 f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya. fungsi lain yang cliberikan sesuai dengan tugas dan (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Belanja mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Belanja; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Belanja; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja; d. merencanakan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait penyusunan anggaran belanja; e. melaksanakan penelitian dan evaluasi belanja SKPD/SKPKD; ' '- f. melaksanakan pembukuan terhadap semua jenis belanja; g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait belanja; h. melaksanakan pelaporan hasil kegiatan terkait urusan belanja secara berkala; i. melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan urusan belanja; dan pad a melaksanakan pembinaan disiplin pembagian tugas aparatur sipil negara Sub Bidang Belanja; j. k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; I. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; ·-- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (4) Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 14 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 A (1) Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan clipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pendapatan, dan Pembiayaan. 5 (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; d. pengoordinasian, kegiatan Sub Pembiayaan; pengendalian, pengawasan Bidang Pendapatan dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; d. merencanakan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait penyusunan anggaran pada pendapatan dan pembiayaan; e. melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap pendapatan dan pembiayaan; f. melaksanakan pembukuan terhadap terhadap pendapatan dan pembiayaan; g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD terkait sesuai dengan bidang tugasnya; h. melaksanakan monitoring serta laporan penyelenggaraan urusan pendapatan dan pembiayaan; i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; 1. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (5) Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; dan f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya. fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; 7 ,. ' ; d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan inventarisasi dan dokumen a set; e. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dalam hal pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi; f. merencanakan kegiatan, menyusun konsep dan menyiapkan bahan standarisasi harga penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu; g. merencanakan kegiatan, menyusun dan menghimpun DKBMD dan DKPBMD, RKBMD dan RKPBMD untuk satu tahun anggaran yang diperlukan setiap SKPD; h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan kebijakan menggunakan aset yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah; i. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, mengelola dan melaporkan rekapitulasi data aset masing-rnasing SKPD; j. memfasilitasi, meneliti dan menyiapkan bahan untuk menerima, menyimpan, menyalurkan, mengamankan dan memelihara aset yang tidak dalam penguasaan SKPD (aset idle); k. merencanakan kegiatan dan menghimpun seluruh Laporan Pengguna Barang Semesteran (LPBS) dan Laporan Pengguna Barang Tahunan (LPBT) serta laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan dan (sensus)dari masing-masing SKPD; 1. melaksanakan penyusunan Neraca (Aset Tetap) daerah; m. melaksanakan pencatatan aset milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI)dan Buku Induk Inventaris (Bil), sesuai kodefikasi dan penggolongan aset daerah; n. membuat daftar hasil pengadaan Barang Milik Daerah yang ada di SKPD; o. melaksanakan verifikasi pengajuan usulan penetapan status penggunaan barang mi1ik 8 .. . daerah sesuai usulan dari SKPD p. melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi aset daerah di SKPD; q. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya; r. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan inventarisasi dan dokumen aset; s. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; u. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; v. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (6) Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 18 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18A '-· (1) Sub Bidang Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; 9 .. ' . f. fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; dan pelaksanaan oleh atasan fungsinya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan ' Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; d. menyediakan bahan perencanaan dan pengadaan aset daerah; e. membuat daftar laporan dan analisis aset daerah; f. melaksanakan analisis kelengkapan pelaporan aset daerah; g. membuat kebijakan standard pelaporan aset daerah; h. menyusun standard harga satuan barang / jasa 1. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara lingkup Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; I. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ a tau kegiatan kepada atasan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 7) Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah. (2) Untuk i:nenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; dan f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya. fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; d. melaksanakan fasilitasi penyusunan kebijakan terkait pengelolaan penerimaan dan belanja; e. melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan urusan penerimaan dan belanja daerah; f. menerima dan mencatat bukti setoran 11 . ' . . . penerimaan daerah; g. menyimpan seluruh bukti asli penerimaan daerah; h. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka rekonsiliasi penerimaan daerah; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan daerah; a. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara lingkup Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; c. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (8) Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 20 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20A (1) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tu gas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; dan 12 ' . � • ,, f. pelaksanaan oleh atasan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Suo Bidang Ak:ufira:nsi Pengeluaran Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeiuaran Daerah; d. meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; e. melaksanakan monitoring pelaporan Pengeluaran daerah; f. melaksanakan pengendalian daerah; g.. melaksanakan pen�a.mtfilJ. b11kti. penyetoran pajak; h. melaksanakan pencatatan seluruh pengeluaran daerah; evaluasi dan pengeluaran L melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas pada Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi basil kerja bawahan; l.. menY.!'lJ.D.Pa.il5M Ja.pora.n p!.JJaksgnicJ.M· tµgas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 13 .. Pasal II (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini; (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. gara setiap orang mengetahuimya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatanya dalam berita daerah kabupaten luwu utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
15

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Wakatob

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyederhanaan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dae.rah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 38)
14 hal

SOTK

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian tugas,fungsi dan tata kerja dinas korpri perlindungan dan perdagagangan kabupaten tuban

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toban, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; 3. Susunan Organisasi; 4. Uraian Tugas dan Fungsi; 5. Tata Kerja; 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Pasal 1 sampai dengan Pasal 23 serta Pasal 29 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Togas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 Halaman

struktur organisasi dan fungsi tata kerja inspektorat daerah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/No.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.107 Tahun 2017; PERDA No.7 Tahun 2016, PERDA No.3 Tahun 2018
Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselonoring

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
10 hlm

organisasi tugas dan fungsi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2022/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklemjuti surat Gubemur Jawa Tengah Nomor 061/1959 perihal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3451/OTDA tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 127 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, penghapusan Paragraf 2 Bagian Ketujuh Bab III, penghapusan Pasal 26 dan Pasal 27, perubahan Pasal 29, perubahan Pasal 30, perubahan Pasal 31, perubahan Pasal 38, perubahan lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 127 Tahun 2021 diubah.
31 hlm

struktur-organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2016/No. 47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kecamatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene

ABSTRAK:

berdasarkan Pasal 7 Perda Kabupaten Majene No.12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No.40 Tahun 2010; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Majene No.12 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, eselonering, tata kerja serta pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2016.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati Majene No.20 Tahun 2010.
6 halaman, Lampiran 1 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.