Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Standar Satuan Harga
ABSTRAK:
Bahwa perhitungan Standar Satuan Harga harus memperhatikan harga dasar, koefisien kenaikan harga dan komponen lainnya, sehingga perlu adanya Standar Operasional Prosedur Perhitungan;
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 28 Tahun 2020; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tata Cara Perhitungan Standar Satuan Harga, BAB III Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 166 Tahun 2021
APBDKonstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Purworejo No. 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
PERBUP Kab. Purworejo No. 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
HIBAH BIDANG PEKERJAAN UMUM - TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 166 Seri E Nomor 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bidang Pekerjaan Umum Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka menunjang pencapaian sasanart
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di bidang
peke{aan umum, Pemerintah Daerah dapat
memberikan hibah kepada pemerintah pusat dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai
kemampuan keuangan daerah; bahwa untuk mer*rrjudkan pengelolaan keuangan
daerah yang e{isien, efektif, akuntabel, da.Ir transparan
dalam ralgka pemberian hibah bidang pekeSaan
umum dari arggaran pendapatan dan belanja daerah,
diperlukan mekanisme pemberian dan pengelolaan
hibah; bahwa untuk memberikan pedomar dan dasar hukum
dalam pemberian dan pengelolaan hibah bidang
pekedaan umum dari anggaran p€ndapatan dan
belanja daerah serta untuk melaksanakan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedomar Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa untuk memberikan pedomar dan dasar hukum
dalam pemberian dan pengelolaan hibah bidang
pekedaan umum dari anggaran p€ndapatan dan
belanja daerah serta untuk melaksanakan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedomar Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintal Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk dan kriteria penerima hibah, permohonan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerima hibah, pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku pemberi hibah, tim evaluasi dan verifikasi hibah, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 dicabut.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 166 Tahun 2005
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI - PEDOMAN PELAKSANAAN
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, BD.2005/No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi di Kabupaten Rembang; bahwa agar tercipta keterpaduan Jangkah dan tindakan antara komponen
komponen masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi, maka perlu disusun bagan struktur
organisasi dan pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi di Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Norn or 131 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Rembang dilakukan secara berjenjang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2005.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 167 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian operasional kinerja dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
3 halaman; 18 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 167 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 167, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 167 Seri E Nomor 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja daerah dilakukan secara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bcrtanggunB ja$ab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat,
serta taat pada ketentuan peraturan perundang
undangan; bahwa untuk melakukan penilaian ke\4'ajaran atas
beban ker;a dan biaya dalam rangka menvusun
rencana kerja dan anggaran kegratan konstruksi
dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Puru,orejo, perlu drsusun harga satuan
pokok kegiatan konstruksi; hukum dalam penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya dalam rangka menyusun rencana kerja
dan anggaran kegiatan konstruksi di lingkungan
Pcmerintah Kabupaten Puru,orejo, diperlukan
pengaturan harga satuan pokok kegiatan konstruksi
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serLa
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi di Lrngkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun l950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang fungsi HSPK, penerapan HSPK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 168 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan tugas umum Pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang terintegritas dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup dan Jenis Pelayanan; IV. Prosedur Pelayanan; V. Evaluasi dan Pelaporan; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 168 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 168, Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor : 168
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Operasional Penelitian Dan Kelitbangan Lingkup Pemerintah Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Kota Baubau, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkup Pemerintah Kota Baubau;
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 412~); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
BAB IX KERJASAMA
BAB X PEMBINAAN
BAB XI PENDANAAN
BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
3 halaman
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 169 Tahun 2015
Lampiran VI Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur, Standard Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 169, BN.2015/No.1651, jdih.dephub.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 (Civil Aviation Safety Regulations Part 29) Tentang Standar Kelaikudaraan untuk Helikopter Kategori Transport (Airworthiness Standards : Transport Category Rotorcraft)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 169 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat menuntut Instansi Pemerintah untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan efektif dan efisien dalam memenuhi aspek transparansi, inovasi dan akuntabilitas serta teknologi informasi dan komunikasi telahmeningkatkankesadarandan kebutuhanmasyarakatatas pelayanandanakses yang lebih baik terhadap penyelenggaraan layanan publik yang adil, terbukadanprofesional; bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahanyang baikdan penyelenggaraanpelayanan publik diperlukandukungandenganmemaksimalkan pemanfaatan teknologi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf adan hurufb, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan SistemAplikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; PeraturanPemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004; PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupatitentang Pedomanpengembangan Sistemaplikasipemerintahkabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Asas Dan Tujuan
3. Pemanfaatan Pengembagan Sistem Aplikasi Tik
4. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 169 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran Bibit Tanaman pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Tanaman Perkebunan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung program peningkatan produksi perkebunan di Kab Cilacap, maka bibit hasil produksi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Tanaman Perkebunan harus disalurkan kepada masyarakat; bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran bibit kepada masyarakat dari UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan, perlu diatur pedoman penyaluran bibit dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pedoman Penyaluran Bibit Tanaman pada UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan di Kab Cilacap;
UU No 13 tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; UU No 39 Tahun 2014; UU No 22 Tahun 2019; PP No 44 Tahun 1995; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyaluran bibit tanaman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
