Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Pengoperasian Kendaraan Taksi Argo Di Wilayah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahua pcneoprrasian kentLaraan L,ksi 1.140 uLiluh Yebagal mlah 'am moda trumpartam y ang I MILS dilata dal,un siston transport:ea yang dinambi dan mantpu mcngadapiasi kernaman di masa depan doelenKgarakan drngan Inman
untuk inco-ujudlan lalu lima. dan tangktnan jalun (Iowan 'Mania. anion. cepal. lancur. rend), maim% martian dan ethics mampu mernadiskan nwda tramportasi lainnya tiengan buy, itqangkau ulth daya bcli rimayaraiat; tolma 'Warn rangka incningkaiLan pelaytuun kcpoIa inmyarakat dibuLuig
tra1151300.101 khall1111y11 IMILSPOTIM I yam: dockngsanlan berylieuukan prinsii standar pelamnan 'anti keamanan. keYelamatan. kcnyarnanan. keteriangkausin.kt,euraan dan keteraiuran. inaka thpaaling, perlu menctapkan dan flgilillf
pants-rum inn pengopentsum knydaram taloa ago dt wilayall Kota
Ilamurhaeu; Datum berdasantan penimhangan schagannana dimaksud Impala dan bumf dist r.. palu ditemplan dc' an Peruloran WaItkolut.
Undang-Undang Nom./ 9 Tabun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2004; Undang-lIndang Nonni( 38 1 &bun 2004; Undang-lindang Nomor 22 lalnin 2009; Pcnituran Pernerintati Noma 41 Tatum 1993; /lawman Pernenntab Noma 42 I Winn 1993; Peraturan Pc-mentaili Nomor 43 Tabun 1993; Perantron Pemettidab Nomor 44 Iahwi 1993; Keputman Niemen Perhubungan Noma( 15 -1 ahun2001; Pcrainran Dacrah Kota Banta:horn Sumo, 27 Tabun 2000; Panora', Dacrah Kota Ranjarbatu NOCILY 2 Tabun 2008; Penniman Dacrah Kota Ilanparbaru Nomor II Tabun 2008; Pemturim Walikota 114iniarbani Nornor 45 raltun 2011; !'canon Walikota Itanjartnni Nomor 2 Tabun 2010;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Ijin Pengoperasian Kendaraan Taksi Argo Di Wilayah Kota Banjarbaru Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengusaha Angkutan; Nilai Kendaraan; Wilayah Operasi dan Ciri-Ciri Pelayanan; Persyaratan Pengoperasian Angkutan; Ijin Operasi; Tarif Angkut; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2011.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas
ABSTRAK:
Dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Kota Lubuklinggau, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya meningkatkan disiplin serta fungsi sarana daan prasarana lalu lintas; Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas kendaraan dan pengguna jalan lainnya, sehingga mampu memberikan situasi dan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, dan lancar di Kota Lubuklinggau; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai kawasan tertib lalu lintas; sarana dan prasarana; pembinaan dan pengawasan; serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2011.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 572 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam mengefektifkan pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian
Lingkungan, perlu melaksanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota
Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad.a huruf a
diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota. tentang Pelaksanaan Hari
Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Semarang.
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan tujuan, sasaran, pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor, kewajiban pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan ketentuan peralihan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 12 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengurangi kepadatan arus lalu lintas meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dalam wilayah Kota Pontianak, perlu mengatur ketentuan pengoperasian kendaraan angkutan barang dalam wilayah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 1990, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 38 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2006, Kepmendagri No. 4 Tahun 1997, Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.727/AJ.307/DRJD/2004, Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.538/AJ.306/DJPD/2004.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Dan Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kota Pontianak, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2010.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 546 Tahun 2009
PEDOMAN - TEKNIS - PENJUALAN - KENDARAAN - PERORANGAN - DINAS - DAN - KENDARAAN - DINAS - OPERASIONAL
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 546, BD 2009/17
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Operasional
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 ketentuan tentang penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perlu diatur dalam peraturan Walikota, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Teknis Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres RI No. 5 Tahun 1983; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kota Bandung No. 07 Tahun 2006; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007; Perda Kota Bandung No. 09 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas; Penjualan Kendaraan Dinas Operasional; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2009.
11 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
